SUARA BEKASI, Cikarang Selatan: Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, masih bungkam seribu bahasa terkait rencana kenaikan UMK di Kabupaten Bekasi. Ia mengaku, persoalan kenaikan UMK mutlak wewenang dewan pengupahan.

“Sekarang ini masih disesuaikan berada di ranah Dewan Pengupahan, saya mungkin nanti hanya memberikan win win solution,” ucapnya usai meresmikan kegiatan Job Fair di Kawasan EJIP Cikarang Selatan, Kamis (13/11).

Semenatara untuk besaran UMK di Kabupaten Bekasi yang akan ditetapkan oleh dewan pengupahan dan disetujui olehnya, ia tidak mau menjawab karena menurutnya hal itu ranahnya dewan pengupahan.

“Saya tidak mau menjawab karena hal itu bukan ranah kita,” katanya.

Kembali disinggung terhadap adanya informasi di beberapa daerah seperti Pasuruan, Jawa Timur dan Kota Bekasi ada kemungkinan ditetapkan di angka 2,7 juta, lagi-lagi Bupati mengatakan tidak mau menjawab.

“No, no… Tidak mau menjawab saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, molornya pengumumun kenaikan UMK Tahun 2015 di Kabupaten Bekasi semakin memicu memanasnya situasi di Kabupaten Bekasi. Bahkan, buruh secara terang-terangan telah menduga adanya permainan “kongkalikong” Apindo dengan pihak Pemda Bekasi melalui Disnaker Kabupaten Bekasi.

Terlebih Bupati Bekasi sudah alergi yang dianggap dengan banyaknya aksi buruh akan mengganggu jalannya persiapan Porda ke XII Tingkat Jabar di Kabupaten Bekasi.

“Ada Indikasi bermain Apindo terhadap penetapan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Bekasi, hal itu sebagai upaya penghilangan upah sektoral. Harusnya Pemda Bekasi fair dong, harusnya fungsi pemerintah membela yang lemah bukan malah mau diinterpensi oleh Apindo,” terang Ketua Umum SP-AI – FSPMI, Obon Tabroni.

Bahkan, menurut Obon, ada keanehan yang terjadi di pihak Pemda Bekasi yang ngotot untuk upaya menghapus upah sektoral dan juga KHL 2014 yang menetapkan tidak jauh dari KHL 2013 lalu.

Hal itu semakin menunjukkan indikasi kekuatan Apindo mendominasi sehingga dugaan kuat adanya interpensi dari Apindo kepada pihak Pemda Bekasi,. Harusnya Pemda Bekasi netral dalam persolan ini dan menetapkan UMK sesuai analisis yang ril di lapangan.

“Kan upaya penghapusan upah sektoral dan juga penetapan KHL yang tidak jauh dari KHL tahun sebelumnya itu semua kemauan Apindo, apa mereka tidak punya informasi bahwa yang di Pasuruan Jawa Timur saja sudah berani tetapkan UMK diangka 2,7, masa di Kabupaten Bekasi tidak berani menaikan 30 Persen dari UMK sebelumnya,” tandasnya.

Bahkan, Obon mengancam akan terus mengerahkan kekuatan buruh dari semua elemen serikat buruh yang ada di Kabupaten Bekasi sampai pada tahap final diumumkannya kenaikan upah yang layak di Kabupaten Bekasi.

Saat disinggung terhadap banyaknya aksi buruh yang akan mengganggu jalannya persiapan Porda di Kabupaten Bekasi, Obon menjawab bahwa persoalan Porda tidak ada hubungan dengan aksi buruh, bahkan kalau perlu semua buruh yang ada di Kabupaten Bekasi akan melakukan aksi sambil menonton acara Porda.

“Sekalian aja kita menonton Porda rame-rame kali ya kalau semua buruh datang,” ujarnya sambil tersenyum. [HER]

Tinggalkan Balasan