SUARA BEKASI.ID, Cikarang Pusat: Pemerintah Kabupaten Bekasi bakal menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mengendalikan inflasi daerah tahun 2024 jelang Ramadan.
Program ini, kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan setelah ia bersama perangkat daerah terkait mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, bertempat di Ruang Command Center Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Senin (18/3).
“Salah satu caranya adalah dengan cara kita beli harga pasar tetapi kita jual ke masyarakat terutama kepada masyarakat miskin dengan harga pemerintah, berarti ada subsidi dari pemerintah,” jelasnya.
Gerakan ini, kata Dani, tengah masuk proses penyusunan proposa oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Mudah-mudahan sebelum lebaran bisa beroperasi, paling tidak mungkin tidak menurunkan harga cabai tetapi masyarakat dan pedagang kecil yang butuh cabai banyak bisa terbantu karena mendapatkan harga cabai yang lebih murah,” katanya.
Sementara itu dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan permasalahan inflasi harus dijadikan atensi, karena sangat penting untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat.
“Kita harus bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen, dan diakui oleh dunia pertumbuhan ekonomi kita bagus,” ujarnya.
Tito menambahkan, inflasi di bulan Februari 2,75 persen (Y-o-Y) memgalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya yakni 2,57 persen (Y-o-Y). Kenaikan tersebut disebabkan adanya Pemilu dan libur panjang.
“Adanya Pemilu dan libur panjang menjadi penyebab transportasi banyak yang libur, itu salah satu yang mempengaruhi inflasi kita naik,” imbuhnya.
Tito mengatakan, dengan adanya kenaikan beberapa komoditas harga barang dan jasa, perlu diimbangi dengan kemampuan daya beli. Karena menurutnya, jika harga naik sementara daya beli kecil dan tidak meningkat itu juga akan memberatkan masyarakat.
“Salah satu upaya dari Pemerintah untuk memperkuat daya beli adalah dengan membantu masyarakat melalui beberapa program seperti bantuan sosial, prakerja, dan lain-lain,” tandasnya. (RED)
