Elite Partai Golkar
Elite Partai Golkar

SUARA BEKASI, Jakarta: Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengakui kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono terkesan terburu-buru.

Keputusan itu justru makin memanasi konflik yang terjadi di antara kepengurusan versi Ancol yang dikomandoi Agung Laksono dan kepengurusan versi Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie. Semestinya, keputusan Yasonna Laoly itu diambil setelah beberapa waktu amar keputusan Mahkamah Partai Golkar.

“Ini terkesan terburu-buru. Harusnya, menunggu beberapa waktu sembari melihat suasana kebatinan di antara kedua kubu. Jika demikian, maka akan timbul pertanyaan baru lagi, mengapa menteri sangat ngebet mengeluarkan keputusan seperti itu?, jelas peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata, kepada sejumlah awak media, Jumat (13/3/2015).

Dalam putusannya, lanjut Dian, Mahkamah Partai Golkar memiliki pendapat berbeda. Kesamaan pendapat terjadi antara Muladi dan HAS Natabaya, yang berbeda dengan pendapat Djasri Marin dan Andi Mattalatta.

Saat membacakan putusan, Muladi menerima permohonan kubu Agung sebagian dan memutuskan permohonan lainnya tidak dapat diterima. Ia menyampaikan, ada pendapat berbeda terkait dua kepengurusan hasil Munas IX Bali dan Munas IX Ancol.

Sementara Djasri Marin dan Andi Mattalatta, menyampaikan pendapat yang lebih tegas. Keduanya menilai Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar secara aklamasi tak demokratis.

Untuk Munas IX Jakarta, Andi dan Djasri menilai pelaksanaannya sangat terbuka, transparan, dan demokratis, meski di lain sisi Andi dan Djasri menilai Munas IX Jakarta memiliki banyak kekurangan.

Menurut Dian, ini kali kedua Menteri Hukum dan HAM tidak hati-hati dan bijak dalam menyikapi kisruh internal partai politik. Pertama, kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua, di tubuh Partai Golkar. Jika seperti ini terus maka yang akan kena dampak politiknya adalah pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Jauh-jauh hari, kata Dian, Agung Laksono ingin membawa Partai Golkar ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Jalan itu sudah dirintis sejak pilpres kemarin. Di mana Agung Laksono cs berbeda pilihan politik dengan Aburizal Bakrie cs.

“Dan itu terbukti. Hingga kemarin, memang Agung Laksono ingin Partai Golkar ada di KIH,” tegas alumnus University Sains Malaysia (USM) itu.

Dia menambahkan, dengan ngebetnya Agung Laksono membawa partai berlambang beringin ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan ngototnya Menteri Hukum dan HAM dalam cepat memberikan keputusan cepat perihal konflik internal, maka makin terlihatnya campur tangan pemerintah dalam kasus tersebut.

Kata Dian, hal ini memang tidak bisa dipungkiri lantaran Partai Gokar memiliki daya seksi tinggi dalam peta politik Indonesia. “Golkar sebagai partai besar dan tua yang matang menjadi faktor X mengapa pemerintah terkesan masuk terlalu dalam menyikapi konflik internal beringin,” sambungnya.

Jika pada akhirnya kubu Agung Laksono yang memenangi perseteruan itu, sambung Dian, maka akan merubah peta politik di parlemen. Termasuk di dalamnya sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) yang saat ini dikuasai kubu Aburizal Bakrie.

“Pada akhirnya konflik internal itu kembali berlanjut dalam perebutan posisi Ketua DPR yang saat ini dikuasai kubu Aburizal Bakrie,” tukasnya. [MAN/OKE]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here