YOGYAKARTA – Koordinator Umum Gusdurian, Alissa Wahid menuding Plt Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki, sarat dengan kepentingan penguasa. Putri almarhum Gusdur (Abdurrahman Wahid) itu menilai terdapat upaya pelemahan yang dilakukan penguasa terhadap KPK dengan menunjuk Ruki sebagai pimpinan KPK saat ini.
“Plt pimpinan KPK itu hasil Perppu, tidak melalui fit and proper test yang semestinya. Jangan-jangan Plt pimpinan KPK itu sarat kepentingan penguasa,” ujar Alissa di Kantor Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Rabu (4/3/2015).
Putri Gus Dur ini kecewa terhadap penyataan sikap Ruki yang menyatakan ‘untuk satu kasus ini (penyidikan Budi Gunawan), kami terima kalah, tapi tidak berarti kami menyerah’. Pernyataan itu, kata Alissa, dinilai tidak sejalan dengan pejuang pemberantasan korupsi, dan mengingkari pengorbanan para pegawai KPK yang rela mati demi pemberantasan korupsi.
“Sikap Ruki melukai pejuang-pejuang anti korupsi yang rela berkorban apa saja demi memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini,” katanya.
Senada disampaikan Zainurrohman, peneliti Pukat FH UGM, tidak melihat upaya pemerintah era Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam agenda besar pemberantasan korupsi. Rohman justru menanyakan agenda pemberantasan korupsi pada Plt pimpinan KPK.
“Dukungan masyarakat Indonesia menjadi sia-sia kalau KPK kalah. Kasus BG sudah menelan banyak korban, ada kriminilasi AS (Abraham Samad), BW (Bambang Widjojanto) yang dipaksa lengser dari Pimpinan KPK. Kemudian Denny Indrayana (mantan Wamenkumham), dan kini majalah Tempo jadi target,” ujarnya.
Untuk itu, kata Rohman, masyarakat berhak menuntut pada Plt pimpinan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia khawatir tiga pimpinan KPK saat ini masuk angin dalam berjuang melawan korupsi.
“Jangan sampai tiga pimpinan yang baru, dimasukan untuk menghancurkan KPK. Masyarakat berhak menanyakan agenda pemberantasan korupsi,” imbuhnya.
