SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh meresmikan gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT), di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi, Komplek Perkantoran Pemda, Cikarang Pusat, Senin (30/12/2019).
“Peresmian gedung PLHUT itu sebagai upaya memberikan pelayanan haji dan umrah secara terpadu serta memangkas birokrasi agar layanan haji dan umroh lebih cepat,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Nizar Ali, kepada wartawan, di Cikarang Pusat, Senin (30/12/2019).
Ia menjelaskan dengan adanya gedung pelayanan terpadu ini, calon jamaah yang ingin mengurus haji dan umroh ataupun mencabut pendaftaran dapat dilakukan di sini dan bisa selesai dalam satu hari.
“Jadi saya rasa ini sangat bermanfaat bagi calon jamaah haji yang ingin mendaftar,” katanya.
Menurut Nizar, gedung PLHUT ini dibangun agar memudahkan masyarakat, mengingat masyarakat tidak perlu lagi mondar-mandir untuk menyelesaikan urusannya.
Di dalam gedung sudah tersedia seperti bank, pelayanan foto dan lain sebagainya, sudah tesedia di sini dalam satu pintu.
“Begitu pula dengan hal lainnya seperti informasi, masalah haji serta umroh yang ada di daerah, dan pembatalan haji dapat dikomunikasikan di gedung PLHUT Kemenag Kabupaten Bekasi,” jelasnya.
Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, menyambut baik adanya gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang bertempat di kantor Kemenag Kabupaten Bekasi.
Memurut Eka, dengan didirikannya gedung pelayanan haji dan umroh kepada masyarakat akan lebih efektif, tepat dan cepat.
Masyarakat Kabupaten Bekasi juga akan lebih ringan secara ekonomis, proses pelayanannya juga menyingkat waktu tenaga dan juga biaya.
“Saya sangat apresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memasilitasi pembangunan gedung pelayanan haji dan umroh terpadu ini, sehingga dapat mempermudah proses pendaftaran bagi calon jamaah,” kata Eka.
Dengan adanya gedung tersebut, katanya, kendala-kendala yang selama ini dihadapi masyarakat Kabupaten Bekasi seperti kendala jarak tempuh, waktu, tenaga, biaya transportasi dalam hal pengurusan administrasi pelayanan akan dapat diminimalisir.
Pasalnya, lanjut Eka, animo masyarakat Kabupaten Bekasi yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh sangat tinggi. Ini terlihat pada setiap tahunnya, rata-rata kuota haji berkisar di angka 2000 orang, belum lagi yang menunaikan umroh.
“Saya berharap kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi selaku stakeholder pelaksanaan pelayanan bisa lebih koordinatif dan sinergis, sehingga ke depan masyarakat Kabupaten Bekasi akan terlayani lebih baik lagi,” imbuhnya.
Hadir dalam acara tersebut unsur Muspida Kabupaten Bekasi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Ketua MUI, Ketua Baznas serta alim ilama dan tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi. [RIO]
