SUARA BEKASI, Cabangbungin: Pendistribusian beras miskin (Raskin) untuk keluarga tidak mampu yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi dianggap tidak berjalan maksimal.
Pasalnya, data yang menjadi acuan yaitu jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini, masih mengunakan data lama. Padahal, data tersebut yang digunakan Pemerintah Desa sebagai referensi menebus raskin di gudang Bulog Karawang.
Sehingga saat ini berdampak banyak masyarakat miskin yang tidak mendapat jatah raskin tersebut.
Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin, Abdul Kadir. Dia mengatakan, kurangnya jatah raskin di setiap Pemerintah Desa akibat data yang diperoleh BPS belum melakukan pendataan RTS yang baru.
Sehingga selalu menimbulkan polemik di masyarakat lantaran jumlah angka kemiskinan di wilayahnya bukan mengalami pengurangan malah cenderung mengalami kenaikan.
“Data RTS di desa kami yang ditetapkan BPS sebanyak 365 KK, itu data sudah beberapa tahun lalu. Sedangkan jumlah KK ada 2000 yang membutuhkan raskin,” ujar Abdul Kadir kepada wartawan, Ahad (15/2).
Abdul Kadir menuturkan, dari 365 KK tersebut dijatah dari pemerintah masing-masing 15 Kilogram per KK. Sehingga jika dikalkulasi, di desanya mendapat jatah sebanyak 700 Kilogram setiap bulannya.
Permasalahannya, kata dia, yang sisa dari 363 KK itu adalah sekitar 1600 KK lebih yang juga menuntut agar mendapat jatah raskin.
“Kalau cuma didistibusikan kepada KK yang tercatat di RTS, dipastikan warga yang tidak mendapatkan raskin akan ngamuk,” bebernya.
Lebih jauh dikatakan, pada 2010 lalu di desanya masih mendapat jatah raskin 15000 Kilogram per bulan. Namun, setelah berjalan beberapa tahun belakangan ini terus berkurang dan hanya dijatah 7000 Kilogram.
Dengan kurangnya pasokan raskin, sambung Kadir, Pemerintah Desa harus bisa mensiasati dengan mengemas raskin dengan kantong plastik dengan isi 5 liter. Sehingga dengan demikian masyarakat miskin baru bisa mendapatkan secara merata.
“Dulu mah bisa 15 tons setiap bulannya. Kalau sekarang entah kebijakan apa yang menjadikan jatah raskin terus berkurang,” bebernya.
Menurut pria bertubuh tambun ini, pihaknya mendesak kepada BPS dan Pemerintah Daerah agar segera melakukan pendataan ulang terkait jumlah RTS. Sehingga jatah raskin bisa kembali sesuai kebutuhan masyarakat miskin yang ada.
Melihat fakta yang ada di lapangan, kata dia, mestinya pendistribusian raskin jangan melihat versi BPS dan kriteria yang menjadi RTS, sebab masyarakat di wilayahnya masih tergolong miskin.
“Seharusnya ada sensus RTS yang baru oleh BPS, dan kami sudah bosan mengusulkan akan tetapi tidak ditanggapi,” kesalnya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya, Dede Suryadi. Dia mengutarakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar segera menindaklanjuti permasalahan kurangya pasokan raskin ke Pemerintah Desa.
Sebab, kata dia, mengingat saat ini harga beras normal sudah tidak mampu dibeli lagi oleh masyarakat miskin yang harganya naik di kisaran Rp 8500 hingga Rp 9000 perliter.
“Pemkab harus cepat bertindak, sebab harga beras pasar sudah tidak lagi terjangkau masyarakat miskin,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu pegawai Bulog Divisi Karawang yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa pihaknya secara rutin biasa menyuplai kebutuhan raskin di Kabupaten Bekasi.
Namun, kata dia, berkurangnya pasokan jatah raskin di Kabupaten Bekasi akibat dipicu masih banyaknya hutang para Kepala Desa ke Bulog, sehingga hal itu berpengaruh banyak.
“Ya gimana lagi hutang mereka (para Kades, red) masih banyak sama kita,” ucapnya. [MAN]
