Jokowi
Presiden Joko Widodo dan Pimpinan DPR (foto: Antara)

SUARA BEKASI, Jakarta: Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta pimpinan parlemen bersikap tegas dan menolak pengusulan nama baru calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, kata Bamsoet, Pimpinan DPR mempertaruhkan marwah dan kehormatan parlemen jika menerima pengajuan nama tersebut.

“Kalau benar Presiden telah menelepon Pimpinan DPR dan akan mengajukan nama baru, maka itu dapat dikatagorikan pelecehan terhadap parlemen (contempt of parlement),” ujar Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (14/2/2015).

Politikus Partai Golkar itu menerangkan, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), maka Pimpinan DPR harus menyampaikan kepada Presiden bahwa legislatif akan menolak serta mengembalikan siapapun nama baru calon Kapolri tersebut. Kecuali, jika Presiden mengikuti etika serta perundang-undangan yang berlaku.

“Misalnya melantik dahulu, baru kemudian mengajukan kembali permohonan persetujuan kepada DPR untuk memberhentikan Kapolri dan mengangkat kapolri yang baru. Tanpa itu, sama saja Presiden menganggap DPR hanya tukang stempel,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif PolcoMM Institut, Heri Budianto menilai, pekan ini merupakan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi untuk memutuskan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri dan mengatasi konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri yang kian melebar.

“Presiden harus konsisten dengan pernyataannya dan minggu inilah waktu yang disampaikan beliau untuk menyelesaikan soal BG dan Konflik KPK-Polri,” jelas Heri.

Heri menambahkan, keputusan Jokowi tersebut bukan saja soal kosistensi, tetapi juga soal nasib lembaga kepolisian dan KPK yang terkesan didramatisir. Terlebih adanya isu teror yang menyebabkan sentimen kedua institusi ini semakin meruncing.

Dia pun tak menyangkal, polemik KPK-Polri bukan perkara mudah, namun Presiden Jokowi harus bijak mengambil keputusan yang tepat.

“Ini bukan soal konsistensi, tapi juga nasib kedua lembaga penegak hukum,” pungkasnya. [MAN/OKE]

Tinggalkan Balasan