Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, H. Uju menunjukkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Rabu (26/8/2020). Foto: Humaspro.

SUARABEKASI.ID, Cikarang Pusat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang dilakukan secara virtual, di Ruang Command Center, Gedung Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (26/8/2020).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju mengatakan penandatanganan kerja sama ini merupakan salah satu hal penting untuk menggali potensi pajak khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, baik itu pajak daerah atau pun pusat.

“Tentu saja ini merupakan salah satu bentuk sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini merupakan bentuk kerja sama yang memiliki banyak manfaat dari sektor perpajakan itu sendiri,” kata Uju kepada wartawan.

Ia menjelaskan, maksud dari penandatanganan kerja sama ini tentunya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi perpajakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Ya tentunya kita harus bersinergi baik dalam hal pertukaran data yang sesuai dengan kebutuhan, koordinasi, dan mungkin juga termasuk pengawasan bersama, ini akan kita lakukan.” Jelasnya.

Dengan berjalannya kerja sama ini, kata dia, penerimaan pajak bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat semakin optimal, dan tingkat kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu semakin tinggi.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bakti mengatakan banyak anggaran yang harus di-refocusing baik dari pemerintah pusat maupun daerah akibat dari pandemi covid-19 yang terjadi.

“Dengan penandatanganan perjanjian kerja sama ini tentunya kita berharap pemerintah daerah dapat lebih memperkuat perpajakan daerah untuk terus bisa meningkatkan kebutuhan masyarakat, terlebih di tengah situasi covid-19 ini,” katanya.

Ia menjelaskan, beberapa tujuan dilakukannya penandatanganan kerja sama ini baik untuk pemerintah daerah maupun pusat.

“Banyak tujuan yang didapat dari kegiatan ini, seperti mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran data, penyampaian data IKD, pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama, pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan, dan sebagainya,” jelasnya.

“Kami berharap agar penandatanganan ini tidak hanya sekadar tanda tangan semata, namun benar-benar bisa diimpelemtasikan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan daerah,” pungkasnya.

Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan kerja sama secara virtual oleh 78 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. [RYN]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here