SUARA BEKASI, Jakarta: Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) tak mau terjebak dalam situasi politik Partai Golkar yang tengah memanas. Terlebih adanya dorongan dari kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang mendorong Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly di-reshuffle.
Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, apa yang dilakukan Menteri Yasonna dengan mengesahkan pengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta, sudah benar.
“Apa yang dilakukan Pak Yasonna sudah benar, sudah diselesaikan pada mekanisme partai dan sudah sesuai Undang-Undang tentang Partai Politik,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (12/3/2015).
Lagipula, sambungnya, apa yang mendasari Menteri Yasonna untuk di reshuffle karena proses pengesahan itu dilakukan setelah melewati semua prosedur dengan benar.
“Secara prosedural sudah benar, keputusan itu mekanismenya sudah sesuai undang-undang,” terangnya.
Sementara terkait kesiapan Menteri Yasonna jika di reshuffel, Masinton mengatakan itu sebagai bentuk kesadaran dia sebagai pembantu presiden.
“Tapi kan pengangkatan dan pemberhentian itu menjadi hak prerogatif presiden,” pungkasnya. [KAR/OKE]
