SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Ketua LSM Solidaritas Nasional Intelektual Peduli Rakyat (SNIPER), Gunawan, menilai proses lelang jabatan (open bidding) yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi hanya live service belaka.
Menurutnya, hal itu disebabkan lantaran mekanismenya dikembalikan lagi ke pembina kepegawaian atau Bupati Bekasi yang memilih salah satu dari ketiga peserta yang dinyatakan lolos oleh panitia seleksi dari UGM. Cara seperti itu dikatakannya sebagai pembodohan saja.
“Kalau dipilih lagi oleh Bupati Bekasi hasil dari seleksi open bidding percuma dilakukan, karena tidak membawa perubahan juga apa yang diinginkan publik,” ujar Gunawan saat berbincang dengan Suara Bekasi, di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Rabu (25/02).
Gunawan menuturkan, harusnya, proses open bidding yang dilakukan Pemkab Bekasi secara transfaran? dan memilih salah satu nama sesuai dengan ranking yang dilakukan tim independen dari UGM.
Artinya, kata dia, nama yang berada dalam urutan pertama yang harus ditunjuk langsung menduduki jabatan tersebut, sehingga tidak lagi perlu penunjukkan ulang.
Lebih jauh Gunawan mengatakan, kalau hasil rekomendasi dari tim independen UGM mesti harus ditinjau lagi dengan penunjukkan langsung dan tidak sesuai sistem ranking, lebih ?baik tidak perlu ada yang namanya open bidding.
Lebih baik dikembalikam saja penunjukkan jabatan eselon II kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Kalau mau lebih baik open bidding, ikuti rekomendasi tim independen UGM ?sesuai penilaian sistem ranking yang berada di urutan pertama,” ujar pria yang tinggal di bilangan Cikarang Timur ini.
Gunawan menantang pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi untuk berani buka-bukaan terhadap mekanisme open bidding yang dilaksanakan Pemkab Bekasi.
Masih menurutnya, tidak ada artinya kalau proses open bidding diserahkan lagi ke tangan Bupati untuk memilih satu dari tiga nama yang disodorkan tim independen. Lagi pula, sambung dia, masyarakat juga tidak bodoh dalam menyikapi ?lelang jabatan yang sedang berjalan.
Maka dari itu, Gunawan menambahkan, apa pun bentuk keputusan dari tim independen UGM, Bupati Bekasi hendaknya tidak perlu pusing dengan nama yang sudah di-ranking.
Bupati tinggal ketuk palu dan menyetujui nama yang sudah tertera dalam urutan pertama dari tiga nama yang sama-sama dinilai bagus.
“Kalau mekanismenya begini mending ga usah ada open bidding dilakukan BKD. Lebih baik dikembalikan saja penunjukkan eselon II ke Baperjakat,” pungkasnya. [DIK]
