Beranda Berita Utama Disdukcapil Sosialisasikan Kebijakan Baru Pembuatan KK

Disdukcapil Sosialisasikan Kebijakan Baru Pembuatan KK

233
0
Bambang Budi Raharjo
Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Bambang Budi Raharjo. Foto: Dika/Suara Bekasi Online
Bambang Budi Raharjo
Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Bambang Budi Raharjo. FOTO: DIKA/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Bambang Budi Raharjo, mengatakan akan sosialisasikan kebijakan baru dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK).

Ia mengatakan, lantaran tidak adanya sosialisasi, masyarakat pemohon pembuat KK keluhkan aturan tersebut. Karena untuk menambah data baru sang pemilik KK lama mau tidak mau harus membuat ulang kembali KK yang baru dengan tanda tangan Kepala Dinas yang baru pula.

“Disdukcapil akan sosialisasikan permasalahan tersebut agar masyarakat tidak dibingungkan, karena tidak bisa memasukkan nama ke dalam KK yang sudah terlebih dahulu dimilikinya ketika masih ada tanda tangan Kepala Dinas lama,” ujar Bambang Budi Raharjo kepada Suara Bekasi, saat ditemui di Gedung Bupati, Senin (11/4/2015).

Bambang menjelaskan, perubahan atau memasukKan nama baru ke dalam KK yang sudah ada sebelumnya tentu tidak akan berlaku lagi, kecuali yang bersangkutan mengajukan pembuatan KK baru dengan tanda tangan Kepala Dinas yang sekarang menjabat.

Jadi, kata dia, kalau pun ada masyarakat yang bingung dengan aturan tersebut, dalam waktu dekat Disdukcapil akan sosialisasikan langsung perubahan kebijakan tersebut.

Pihaknya mengakui, belum banyak masyarakat yang tahu persis perubahan kebijakan ganti KK baru.

Apabila ingin mengajukan penambahan nama pada KK sebelumnya, maka KK yang lama otomatis tidak berlaku lagi karena dalam KK lama Kepala Dinas-nya sudah diganti.

Untuk itu, Disdukcapil akan keliling mensosilisasikan kebijakan baru dalam pembuatan KK agar masyarakat bisa memahaminya.

“Ganti Kepala Dinas berarti ganti kebijakan juga. Maka dari itu hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan KK akan segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak salah persepsi,” katanya.

Bambang menambahkan, pada 22 April mendatang, pihaknya akan mensosialisasikan secara menyeluruh kepada 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi terkait perubahan kebijakan yag ada di Disdukcapil.

Jangan sampai masyarakat yang sudah jauh-jauh datang karena hanya ingin menambahkan nama baru dalam KK lamanya, namun harus diganti keseluruhan datanya.

“Yang bersangkutan harus paham juga aturan yang sudah dibuat,” imbuhnya. [DIK]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini