Asda II
Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Bekasi, H. Oded Supriatna Yahya. FOTO: DIKA/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Lantaran banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telat menyerahkan dokumen kepada panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP), diprediksi sejumlah kegiatan pembangunan di Kabupaten Bekasi bakal molor.

Padahal, banyak kegiatan proyek besar melalui ULP sangat ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Bekasi dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Bekasi, H. Oded Supriatna Yahya, membenarkan bahwa sampai sejauh ini baru ada beberapa SKPD saja yang sudah menyerahkan dokumen kegiatan yang akan dilelang. Namun, sebagian besar masih banyak yang belum menyerahkan dokumennya.

“Ya, kita sebagai panitia sampai sekarang terus melakukan koordinasi dengan semua SKPD agar secepatnya menyerahkan kegiatan untuk dilelang melalui ULP,” kata Oded kepada wartawan usai pimpin rapat koordinasi dengan SKPD terkait, Senin (13/4/2015).

Menurut Oded, yang sudah menyerahkan URP-nya baru Dinas Bina Marga saja, SKPD lainnya belum menyerahkan.

Meski begitu, kata Oded, pihaknya terus melakukan koordinasi setidaknya paling lambat di bulan April 2015 semua SKPD sudah menyerahkan dokumen,

“Namun bila April sampai ada juga SKPD yang belum menyerahkan akan kita tinggal, karena kalau terus menunggu akan terlambat,” katanya.

Molornya ULP, sambung Oded, akan berimbas pada molornya kegiatan Penunjukkan Langsung (PL) di masing-masing dinas. Karena biasanya sebelum ULP digelar, maka pihak SKPD akan menahan diri membuka kegiatan PL.

Namun demikian, kata Oded, tidak ada hubungan antara ULP dengan PL, sehingga tidak ada aturan PL harus menunggu ULP.

Sehingga jangan jadi alasan dari dinas yang bersangkutan untuk tidak segera melakukan lelang barang dan jasa atas apa yang sudah dimasukkan dalam program pembangunan 2015.

“Silakan PL digelar lebih dulu, karena ULP tidak ada hubungan dengan PL, sehingga semua bisa berjalan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, sosialisasi melalui pertemuan langsung dan juga surat edaran sudah dilakukan jauh-jauh hari sejak Desember 2014 terkait pengadaan barang dan jasa 2015.

Namun, kata dia, sebelumnya diakui banyak kendala dari masing-masing SKPD karena terbentur adanya kegiatan Open Bidding.

“Selain itu banyak juga eselon III yang ikut diklat barang dan jasa (Barjas),” tukasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here