SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja didampingi Sekretaris Daerah dan jajaran, menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bidang Pendidikan Vokasi, di Ruang Rapat Bupati, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (09/12/2019).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan atau menampung aspirasi berupa data faktual bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi.
Bupati Bekasi menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ketua Komisi X DPR itu.
Bupati memaparkan, sekalipun Kabupaten Bekasi menjadi kawasan industri, namun dirinya dan jajaran Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk mempertahankan lahan pertanian.
Ia mengatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum menyentuh pembangunan fisik. Untuk itu, pihaknya mengharapkan Komisi X DPR berkenan memperjuangkannya, agar pembangunan sekolah dapat berjalan secara maksimal.
“Saya berharap usulan perlakuan khusus untuk SMK di Kabupaten Bekasi. Karena Kabupaten Bekasi saat ini memiliki kawasan industri, sehingga kurikulum pelajaran SMK dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan industri,” pinta Bupati.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR, Saepul Huda, mengatakan kunjungan tersebut merupakan rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI ke daerah-daerah.
Politisi PKB itu menyampaikan tujuan kunjungan kerjanya adalah untuk mendapatkan masukan berupa data faktual bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi.
Tak hanya itu, pihaknya pun mendapatkan masukan terkait peran apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memasilitasi lulusan pendidikan vokasi ke dunia usaha/industri.
“Apakah sudah ada keselarasan kurikulum dan kompetensi pendidikan vokasi dengan yang diharapkan oleh pengguna lulusan, serta koordinasi dan sinergi antar Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dalam menyiapkan SDM unggul,” ungkapnya.
Saepul menambahkan, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah mengenai sarana dan prasarana pendidikan.
“Selain melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan bidang pendidikan, juga untuk menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, khususnya nilai-nilai dalam penguatan pendidikan karakter, kendala, dan permasalahannya, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya,” pungkas Saepul. [RYN]
