SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2020 ini mendapatkan ‘kado’ istimewa dari pemerintah. Duit sebesar Rp51,2 miliar itu digelontorkan kepada Firli Bahuri dan pejabat KPK untuk asuransi kesehatan dan jiwa.
“Asuransi kesehatan dan jiwa KPK di tahun 2020 memang bombastis, totalnya sebesar Rp.51.242.001.000,” cetus Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman dalam release yang diterima redaksi, Ahad (19/1/2020).
Menurut Jajang, ‘kado’ yang diberikan Presiden dan DPR ini cukup membuat KPK terbuai dan pada akhirnya lemah alias melempem.
“Entah memang ada niat atau tidak dari Joko Widodo, kita bisa melihat kondisi KPK yang menyedihkan saat ini,” katanya.
Menurut CBA, ‘kado’ Jokowi untuk jajaran pejabat KPK sampai Rp51 miliar lebih ini terasa mubazir.
Pasalnya, kinerja KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri terlihat melempem, bahkan terkesan tidak lagi bertaji dan KPK menjadi ‘ayam sayur’ buat pemerintahan Joko Widodo.
“Integritas KPK memasuki tahun 2020 seperti tenggelam ke dasar rawa, keganasan KPK selama ini tidak lagi terlihat, terbukti dengan kasus yang melibatkan oknum PDI Perjuangan,” tandasnya.
“KPK seperti tidak berdaya bahkan tidak berani melakukan penggeledahan di Kantor PDIP, padahal penting demi penyelidikan,” tambah Jajang.
Menurut dia, pimpinan KPK Firli Bahuri malah seperti pejabat biasa yang bisa seenaknya ditekan oleh oknum elite.
Seperti yang baru-baru ini terjadi pimpinan KPK malah harus repot memenuhi panggilan Menteri Luhut.
“Hal ini jelas menunjukkan marwah KPK semakin tenggelam di hadapan elite politik,” kata Jajang.
Masih menurutnya, berdasarkan kondisi ini, CBA merasa prihatin atas kondisi KPK yang sudah tidak lagi bertaji dan kehilangan marwah, namun masih dimanjakan oleh Joko Widodo.
“Seharusnya kondisi KPK saat ini harus bangkit melawan para koruptor yang ada di Pemerintahan Jokowi,” imbuhnya.
Jajang berharap KPK segera bangkit, jangan mau terus-menerus dijadikan seperti ayam yang jelas punya sayap, tapi malah merangkak bukannya terbang.
“Lekas bangkit KPK, buat gebrakan misalnya melanjutkan pemanggilan paksa kepada Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atas kasusnya yang selama ini terbengkalai,” pungkas Jajang. [MAN]
