SUARA BEKASI.ID, Cikarang Pusat: Banyak warga Kabupaten Bekasi mengeluhkan banjir yang terjadi dibeberapa wilayah, terutama selama musim hujan. Warga berharap pemerintah serius menangani banjir yang saban tahun selalu terjadi.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Bina Program Bappeda Kabupaten Bekasi, Agus Budiono mengklaim, Pemkab Bekasi telah berkoordinasi dengan provinsi maupun pusat dalam penanganan banjir. Upaya itu diselaraskan dalam program revitalisasi Citarum yang digelar sejak beberapa tahun lalu.
“Karena tahun sebelumnya fokus di hulu, sekarang mulai merambah ke hilir, salah satunya di Bekasi. Koordinasi terus kami lakukan,” ucap dia, Senin (21/2).
Salah satu program pengendalian banjir yakni pelebaran Kali Bekasi. Setidaknya Rp 50 miliar telah disiapkan Pemkab Bekasi untuk pembebasan lahan. Sedangkan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Sebenarnya sudah dialokasikan tahun lalu, namun dialihkan menjadi tahun ini. Mudah-mudahan dengan dilebarkannya sungai, potensi banjir bisa ditekan,” ucap dia.
Selain itu, lanjut Agus, Pemkab Bekasi pun merencanakan pembangunan sumur serapan dan folder yang berfungsi menampung air saat curah hujan tinggi.
“Sedangkan untuk normalisasi sungai sudah dilakukan sejak tahun kemarin tapi kan sungai itu makin lama sedimentasinya terus bertambah jadi kembali dangkal. Maka langkah berikutnya dibuat sumur serapan seperti di DKI dan folder-folder,” bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi mengatakan, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas program kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 2023. Dalam program tersebut, pengendalian banjir masuk sebagai bagian dari prioritas pembangunan.
“Jadi pengendalian banjir ini dikerjakan tidak hanya dalam satu tahun namun berkesinambungan sejak beberapa tahun lalu programnya sudah dilaksanakan. Karena ini berkaitan dengan sungai jadi pengendaliannya disesuaikan dengan program pemerintah provinsi dan pusat,” ucap dia.
Namun demikian, Dedy memastikan, usulan yang disampaikan warga terkait banjir akan ditindaklanjuti. Setiap perangkat daerah terkait akan melakukan survei langsung ke lapangan untuk menentukan langkah lanjutan terkait keluhan yang disampaikan.
“Saya berharap, para Kepala Perangkat Daerah dapat mengakomodir sesuai dengan kemampuan dari dana APBD di daerah kita. Tentunya dilihat daripada kewajaran dan kesiapan terhadap usulan tersebut, dan tentunya dinas-dinas dapat menilai dan dapat memverifikasi dengan baik,” tandasnya. [RYN]
