Warga Desa Cipayung yang mengadu ke Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi. Foto: Sepri Parulian/Suara Bekasi Online
Warga Desa Cipayung yang mengadu ke Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi. Foto: Sepri Parulian/Suara Bekasi Online

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menerima audiensi dari masyarakat Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur membahas terkait pengalihfungsian lahan di desa tersebut.

Audiensi perwakilan masyarakat Desa Cipayung dilatarbelakangi lantaran izin lokasi oleh Bupati Bekasi kepada lima Pengembang di Wilayah Kecamatan Cikarang Timur, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dianggap telah menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan pelaku usaha dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.

Seperti ditegaskan warga asli Cipayung, Ridi Januar, dia menanggapi ditandatangani nya izin lokasi oleh Bupati Bekasi salah satunya izin lokasi PT. Mega Profita Abadi No.591/Kep.027.DPMPSTP/2017 Tanggal 10 Mei 2017 dengan luas tanah kurang lebih 3.660.000.000 M2 (366 hektar) lokasi Desa Pasirtanjung, Hegarmanah dan Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur.

“Keputusan memberikan izin lokasi ini juga telah menciderai dan melukai perasaan masyarakat Cikarang Timur khususnya warga Desa Ciapayung yang notabene sebagian besar warga desanya menggantungkan hidupnya sebagai petani. Sebab wilayah Cikarang Timur memang merupakan wilayah pertanian lahan basah irigasi teknis (sawah produktif), jadi wajar warga Desa Cipayung menggurudug kantor dewan dan mempertanyakan nasibnya perda RDTR,” tegas Ridi Januar.

Pria yang biasa disapa Ciber ini menambahkan dengan diberikannya izin lokasi kepada PT. Mega Profita Abadi, pelan tapi pasti akan merusak tata ruang wilayah Kecamatan Cikarang Timur karena akan terjadinya alih fungsi lahan dari sawah menjadi lahan industri dan pemukiman (komersial bisnis). Sebab PT. Mega Profita Abadi adalah perusahaan pengembang real estate (entitas salah satu kawasan permukiman perkotaan), namun jika saja perda RDTR sudah selesai dievaluasi dengan sendirinya tidak akan terjadi perubahan tata ruang.

“DPRD Kabupaten Bekasi dalam hal ini dimaksud seharusnya harus bisa mendorong evaluasi perda RDTR, yang menjadi harapan kami selaku masyarakat Kabupaten Bekasi bisa didengar oleh ketua dewan dan Pemerintah Daerah agar tidak merubah lahan peruntukan di Kecamatan Cikarang Timur Desa Cipayung khususnya,” bebernya.

Sementara itu, Ketua BPD Cipayung, Zuli Zulkifli kecewa akan hasil dari audiensi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Pasalnya, dalam audiensi yang dihadiri Ketua Komisi III, Kardin dan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi belum membuahkan rekomendasi yang jelas.

“Saya terus terang pesimis dengan rapat tadi, kita akan galang kekuatan kembali ke bawah kalau memang tidak muncul rekomendasi, kita akan lakukan aksi besar-besaran karena ini persoalan serius dari masyarakat, kecewa karena dewannya satu orang jadi gak bisa mengambil kebijakan,” kata dia.

Kendati demikian, pihaknya akan menunggu agar muncul rekomedasi dari DPRD Kabupaten Bekasi, bila tidak maka pihaknya mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar.

“Kita dari awal jelas membuat tuntutan kemudian endingnya muncul rekomendasi dewan kepada bupati agar menolak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hari ini kita rapat ingin dapat rekomendasi dari DPRD. Tapi karena hanya satu yang datang dengan alasan harus koordinasi dan sebagainya, maka terpaksa kita harus menunggu rekomedasi ini. Jika rekomendasi tidak ada, maka kita akan melakukan konsolidasi dengan 16 ribu warga Desa Cipayung,” ujarnya.

Adapun tuntutan warga Desa Cipayung, kata dia yakni menolak tata ruang Desa Cipayung yang dikendalikan pengusaha, meminta DPRD Kabupaten Bekasi untuk menjemput langsung perda RDTR yang kini tengah berada di Provinsi Jawa Barat untuk dikaji, serta menolak adanya pembebasan lahan yang masuk zona permukiman masyarakat. [SEP]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here