Wakil Bupati, Rohim Mintaredja
Wakil Bupati Bekasi, H. Rohim Mintaredja. FOTO: WISNU WIRIAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tetapkan Rp 3,9 Triliun  untuk belanja langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintaredja, usai membuka rapat kerja anggaran (RKA) untuk daftar pengisian anggaran (DPA) tahun 2015, di lantai 4 Aula KH. Noer Ali, Perkantoran Pemkab Bekasi, Senin (12/01/2015).

“Dalam flatporm anggaran RPJMD yang kemudian disusun dalam RKA DPA itu nilanya sebesar Rp 3,9 Triliun yang ditetapkan dalam APBD 2015,” ujarnnya.

Dijelaskan Rohim, ?anggaran Rp 3,9 triliun yang ditetapkan dalam APBD 2015 kebutuhannya untuk belanja langsung maupun tidak langsung dinilai masih sangat kurang.

Rencananya, kata dia, kekurangan anggaran akan ditutupi melalui sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2014 yang besarannya kurang lebih sekira Rp 700 miliar.

Menurutnya, SILPA tahun 2014 membengkak ketimbang tahun yang lalu. Hal itu, kata Rohim, disebabkan karena ada beberapa masalah di perencanaan sebelumnya yang disusun tidak cermat dan teliti, sehingga penyerapan anggaran tidak berjalan semestinya. Kemudian juga ada sisa tender yang kemudian menjadi SILPA juga.

“Anggaran Rp 3,9 Triliun dinilai masih kurang dan rencananya akan ditambahkan dari sisa anggaran tahun kemarin yang besarannya kurang lebih 700 miliaran,” ucapnya.

Disinggung adanya pemberian sanksi atas SKPD terkait yang lamban menyerap anggaran, sambung Rohim, ?semua sudah ditegaskan tadi pagi di saat apel pagi. Bahwa di dalam penyusunan DPA itu harus cermat dan teliti betul apa yang menjadi kebutuhan.

Masih menurut Rohim, SKPD harus melihat dengan jernih mana yang menjadi skala prioritas dan yang tidak dalam DPA. Sehingga dalam penyerapan anggaran tidak terjadi SILPA.

Sanksi itu, tambah Rohim, sudah diberikan pada akhir tahun kepada SKPD. Untuk sanksi akan dilihat dari kinerja yang dihasilkan. Kalau SKPD bagus maka akan diberikan reward. Namun, sebaliknya jika buruk ada peringatan yang diberikan.

“Seharusnya saat pengisian DPA, SKPD yang bersangkutan lebih teliti dan cermat, sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal,” pungkasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here