SUARA BEKASI, Tambun Selatan: Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintaredja, meminta kepada pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) sebagai bagian pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhubungan dengan masyarakat, dapat menyampaikan program-program pemerintah secara utuh.
“Sebagai pemerintahan paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, setelah terbentuknya Apdesi ini semoga program-program dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sampai ke masyarakat dengan utuh,” ujarnya kepada wartawan, usai kegiatan pengukuhan pengurus DPC Apdesi Kabupaten Bekasi, di Osso Sport Center, Tambun Selatan, Selasa (26/5/2015).
Ia mengatakan, dalam acara pengukuhan pengurus DPC Apdesi Kabupaten Bekasi sekira 95 persen Kepala Desa (Kades) turut hadir.
Meski pengurus Apdesi sudah dikukuhkan, menurutnya, untuk pembinaan Kades kewenangannya tetap berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek).
“Pembinaan Kades ini adanya di BPMPD dan tidak terkait dengan Apdesi. Tapi biasanya Kades jika sudah dilantik, biasanya satu atau dua minggu diadakan bimtek,” jelasnya.
Rohim mencontohkan, seperti sembilan kepala desa yang beberapa waktu lalu dilantik dalam waktu dekat ini akan diadakan pembinaan oleh BPMPD.
Ia menambahkan, terkait banyaknya Sekretaris Desa (Sekdes) yang belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), diakuinya memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat luas.
Kendati demikian, menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi berupaya akan segera mempercepat proses tersebut.
“Sekdes ini kan dalam waktu dekat 100 persen harus PNS. Adapun yang belum PNS tinggal melengkapi administrasinya saja,” pungkasnya. [GUN]
 sebagai bagian pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhubungan dengan masyarakat, dapat menyampaikan program-program pemerintah secara utuh.){kind=link}