Raskin
Ilustrasi distribusi beras miskin (Raskin) dari Bulog

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Pemerintah desa dan kelurahan di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi hingga kini masih mempunyai tunggakan beras miskin (Raskin) ke Divisi Bulog Karawang hingga capai miliaran rupiah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bulog divisi IV Karawang, Alek. Bahkan, Alek mengaku dirinya hingga harus terjun langsung ke lapangan menemui para Kepala Desa (Kades) dan Lurah untuk menanyakan secara langsung tersendatnya pembayaran raskin kepada Bulog.

Menurut Alek, ada masyarakat yang mengaku sudah membayarkan 100 persen pembayaran raskin kepada pihak pemerintah desa, namun ternyata ada beberapa oknum pemerintah desa yang memakai uang tersebut dengan alasan tertentu.

“Padahal pada tahun 2014 lalu penyerapan raskin di Kabupaten Bekasi sudah 100 persen. Namun masih ada tunggakan raskin hingga 20 persen yang belum terbayarkan kepada kita,” jelas Alek kepada wartawan, dalam acara sosialisasi raskin yang dihadiri Kasi Datun Kejaksaan Negeri Cikarang, Kepala BPS Kabupaten Bekasi, Kabag Ekonomi Kabupaten Bekasi serta ratusan Kades dan Lurah se-kabupaten Bekasi di Aula KH Noer Alie, Cikarang Pusat, Senin (23/3/2015).

Lebih lanjut Alek mengatakan, pada tahun 2015 ini di bulan Januari masih tercatat ada piutang yang belum terbayarkan hingga Rp 200 juta. Pada bulan Februari ada sekitar Rp 400 jutaan, dan pada bulan Maret malah lebih besar lagi hingga Rp 600 juta.

“Kami berharap meminta kesadaran dan kerjasamanya kepada para Kepala Desa dan juga Kepala Kelurahan dapat menyelesaikan piutang raskinnya kepada kami,” ungkapnya tanpa menyebutkan secara rinci desa atau kelurahan mana saja yang masih mempunyai tunggakan kepada pihaknya.

Sementara itu, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Cikarang, Ronal, mengingatkan para Kades dan Lurah agar segera lunasi persoalan tunggakan hutang raskin.

Ronal berharap, jangan sampai persoalan ini yang tidak ada itikad baik akan menjadi persoalan hukum yang perdata menjadi pidana.

“Pada prinsipnya kita mencari solusi, adapun tindakan hukum itu sebagai langkah terakhir,” pungkasnya.

Sementara salah satu kades yang enggan disebutkan namanya, membenarkan hampir semua Kades di Kabupaten Bekasi dipastikan punya utang raskin.

Pasalnya, hal itu akibat pergantian Kepala Desa sebelumnya yang tidak mau bertanggung jawab melakukan pembayaran, sehingga Kepala Desa baru seperti dirinya yang harus membayar beban piutang tersebut.

“Kita bayar raskin kaya gali lubang tutup lubang, karena awalnya itu piutang Kades lama yang belum dibayarkan kepada Bulog. Tapi mengingat untuk kebutuhan warga, mau gak mau kita tombokin utangnya agar raskin itu dapat turun lagi dari Bulog,” jelasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here