Trantib Tarumajaya
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Tarumajaya, Rohadi. Foto: Indra Gunawan/Suara Bekasi Online.

SUARA BEKASI, Tarumajaya: Lintasan pipa gas yang berasal dari PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) yang disalurkan ke PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Unit Pembangkitan (UP) Muara Tawar dan sudah berjalan beberapa tahun, dinilai masyarakat kurang memiliki kelayakan dalam pembangunannya baik dari segi konstruksi maupun keamanannya, sehingga keberadaan pipa gas tersebut menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Jabar), Rohadi, menilai pihak manajemen PT. PJB UP Muara Tawar amatir.

“Kalau pipanya nongol begitu kan amatir,” ujar Rohadi saat berbincang dengan Suara Bekasi Online, di kantornya, Senin (15/2/2016).

Kekisruhan ini, kata Rohadi, jangan sampai mencuat hingga ke Kecamatan Tarumajaya.

“Khawatir takut warga punya persepsi yang berbeda. PJB itu amatir, orang dia cuma nguruk tanah merah, dan bikin jalan. Walau dia (PJB, red) dulu bedol kampung,” ungkapnya.

Dijelaskan Rohadi, PT. PJB UP Muara Tawar telah melalaikan kajian Amdal dan perizinan, sehingga mengakibatkan munculnya pipa gas PJB ke permukaan.

“Itu bisa membahayakan, kita pertanyakan rujukan teknisnya, PJB itu Jawa Bali bisa copot direksi dia, karena sudah membahayakan,” terang Rohadi.

Diketahui, penanaman pipa gas terletak di Jalur Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang melintasi Kampung Sembilangan, Desa Hurip Jaya, Desa Samudra Jaya, dan Desa Segara Jaya.

Penanaman pipa gas tersebut diduga telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Seperti konstruksi pembangunan yang tidak maksimal dalam penanaman pipa gas yang pada akhirnya pipa gas tersebut timbul ke permukaan disebabkan kurangnya pengawasan dalam pembangunan dan perawatannya. [GUN]

1 KOMENTAR

  1. Itu pipa gas PGN Bos, yg gasnya dialirin ke PJB, Mestinya PGN yg bertanggungjawab, karena itu kerjaan PGN dan milik PGN. PJB cuma sbg konsumennya PGN.
    Liat aja kerjaan PGN yg gak menghargai UU… Masyarakat dikorbankan, pemerintah jadi “makelar penindasan” rakyat.

Tinggalkan Balasan