Farid Setiawan
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi, Farid Setiawan. FOTO: WISNU WIRIAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Lantaran banyak produk pestisida ilegal yang diperjual belikan kepada petani yang dampaknya merugikan petani dan produsen legal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memandang perlu adanya pengawasan gabungan yang tergabung dalam Komisi Pestisida di Kabupaten Bekasi.

“Komisi pestisida yang selama ini ada belum bekerja optimal kalau tidak ada regulasi yang mengatur pengawasanya secara lintas instansi. Sehingga secara gabungan baik pihak penegak hukum maupun SKPD terkait dapat melakukan pengawasan dan sekaligus penindakan secara tegas,” tutur Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Bekasi, Farid Setiawan kepada Suara Bekasi, Ahad (28/12).

Menurut Farid, Komisi Pestisida yang sudah tergabung meliputi semua instansi yang ada. Bukan hanya bisa melakukan pengawasan terhadap beberapa produk pestisida saja, melainkan pada pupuk subsidi juga. Sehingga setiap ada persoalan di masyarakat para petani dapat sedini mungkin melakukan pencegahan.

“Pengawasan nanti bukan hanya kepada produk pestisida saja, melainkan bisa melakukan pengawasan terhadap keberadaan pupuk subsidi untuk petani,” ujarnya.

Bahkan menurutnya, kedepannya jika ada persoalan yang berhubungan dengan pertanian bukan hanya tanggung jawab pihaknya saja, melainkan semua pihak yang tergabung dalam komisi pestisida dapat ikut bertanggung jawab.

Sehingga para petani dapat diperhatikan mengenai keamanan pestisida dan kecukupan pupuk subsidi untuk sehari-hari yang dipergunakan untuk antisipasi serangan hama dan penyakit pada tanaman padi maupun palawija.

Begitu juga untuk melakukan pemupukan secara berkecukupan, baik dalam stok distribusinya maupun dalam segi harga eceran tertingginya.

“Saya yakin kalau komisi pestisida yang sudah tergabung dalam satu naungan birokrasi kuat, juga akan berimbas kepada pengawasan yang baik. Namun, hal itu juga dibarengi dengan adanya anggaran untuk pengawasan sehingga semua bisa berjalan sesuai harapan,” beber pria yang tinggal di bilangan Cikarang Utara ini.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Sukatani, Burhanudin, sangat mendukung adanya pembentukan Komisi Pestisida yang melibatkan semua pihak termasuk para penegak hukum.

Sehingga kata dia, jika ada persoalan di lapangan yang dapat merugikan petani dari segi banyaknya dugaan produk pestisida cair maupun padat secara illegal atau pun palsu, dapat segera ditangani secara tuntas.

“Ya selama ini kadang petani juga bingung melaporkan kemana jika menemukan adanya dugaan produk pestisida ilegal maupun palsu. Padahal kalau hal ini terus dibiarkan yang dirugikan bukan hanya petani, tapi negara juga yang tentu pajaknya tidak akan masuk ke kas negara,” pugkasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here