Tidak Becus Kerja, Komisi D Minta Bupati Segera Copot Pejabat Disnaker

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, mengemukakan motif bakar diri yang dilakukan Sebastian yang terjadi pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), disinyalir sebagai simbol kekecewaan buruh terhadap berbagai persoalan yang terjadi, namun tak kunjung dapat diselesaikan oleh dinas terkait.

“Buruh asal Bekasi yang bekerja di salah satu perusahaan di Kawasan MM2100 itu pernah mengadukan masalahnya di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi,” ujar Nyumarno kepada wartawan, usai rapat dengan jajaran Disnaker, Senin (4/5/2015).

Dikatakan, buruh tersebut pernah menyampaikan pengaduannya secara tertulis dan lisan, akan tetapi dalam pertemuan itu banyak tuntutan yang tidak ada penyelesaiannya.

Nyumarno menilai, kasus yang menimpa Sebastian menjadi tamparan keras untuk semua eksekutif maupun legislatif di Bekasi.

“Ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah dan serikat pekerja. Saya sudah mencatat rapor merah terkait K3, saya juga sudah sampaikan ke Ketua Baperjakat (Sekda) Kabupaten Bekasi,” tandasnya.

Ia mengakatan, peringatan Hari Buruh kemarin menjadi catatan penting lantaran sudah mengakibatkan hilangnya nyawa pekerja asal Bekasi.

Seharusnya hal itu tidak boleh terjadi. Namun, kata dia, setiap persoalan yang terjadi pasti ada penyebabnya, sehingga aksi bakar diri yang dilakukan Sebastian sebagai pelampiasan sebuah kekecewaan.

“Hari ini kami sikapi dengan menggunakan mekanisme. Kami memanggil dinas secara informal, bagaimana dengan kasus-kasus yang selesai,” tukasnya.

Masih menurut Nyumarno, Pak Sunardi menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasie) K3 di Kabupaten Bekasi sudah cukup lama. Kasie tersebut menjabat dan tidak diganti secara profesional kerja dan layaknya menjabat begitu panjang.

“Sunardi tidak profesional seukuran ASN, 6 tahun kerja tanpa prestasi. Saya pribadi nyatakan harus dicopot,” tegasnya.

Nyumarno berharap, ke depan dinas bisa bersinergi dengan legislative saat melakukan kegiatan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Komisi D juga akan evaluasi yang sudah bobrok.

Ia menambahkan, ironis sekali jika Kabupaten Bekasi dijuluki sebagai daerah dengan industri padat, namun di sisi lain diduga banyak pengabaian di dalamnya.

“Secara makro saya sampaikan, dinas harus melakukan sidak ulang. Ke depan bisa jadi Komisi D sidak ke lokasi bareng dengang dinas. Kami juga minta disempurnakan regulasi yang ada,” pungkasnya. [DIK]