Pemkot Bekasi
Bukti Girik C No. 182 atas nama Siman seluas 10.520 meter persegi yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) Bekasi pada 9 Desember 1980. Foto: Sepri Parulian/Suara Bekasi Online.

SUARA BEKASI ONLINE, Bekasi Timur: Dewan Pimpinan Cabang Garda Tipikor Indonesia (DPC-GTI) Kota Bekasi, siap membantu penyelesaian permasalahan kepemilikan lahan tanah keluarga Ahli waris Siman (alm), seluas 10. 520 meter persegi, berdasarkan penetapan buku C. NO: 182, yang diduga telah dirampas haknya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

“Saat ini di atas lokasi tersebut sudah berdiri bangunan rumah susun sewa (Rusunawa) Bekasi Jaya,” tutur Sekretaris DPC GTI Kota Bekasi, Fadli, Senin (10/10/2016).

Fadli yang juga kuasa pendamping keluarga ahli waris menjelaskan, berdasarkan data dan bukti-bukti yang ada, dirinya bersama Lembaga GTI akan maju dan bergerak membantu keluarga ahli waris untuk mendapatkan hak-haknya kembali.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Bahwa pembangunan Rusunawa yang berdiri di atas lahan hak milik mutlak keluarga ahli waris (alm Siman), yang telah dirampas secara paksa hak-haknya oleh Pemkot Bekasi. Tentunya hal ini harus dipertanggung jawabkan oleh instansi terkait, dari mulai Lurah, Camat, Dinas Tata kota, Badan Pertanahan serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi. Tentunya hal ini harus ada konsekwensi baik secara hukum maupun administrasi,” beber Fadli.

“Sungguh sangat ironis sebagai rakyat kecil yang tertindas oleh sistem pemerintahan dan kekuasaan, tak pernah terselesaikan,” tambahnya.

Menurutnya, permasalahan tersebut sudah sejak lama diproses, dari mulai pihak keluarga secara pribadi serta berbagai bantuan mediasi telah ditempuh. Namun, akhirnya kandas di jalan, seolah hukum dan keadilan tidak untuk rakyat jelata.

“Siapa sebenarnya dalang dan mafia yang bermain dalam pembangunan Rusunawa Bekasi Jaya. Hal ini yang menjadi pertanyaan besar,” jelasnya.

Fadli dan Lembaga GTI mengaku akan bergerak cepat untuk meminta pertanggung jawaban oknum perizinan Pemkot Bekasi dan kroninya untuk memberikan lahan seluas 10.520 meter kepada keluarga ahli waris.

Jika dipandang perlu, kata dia, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi tidak menutup mata melainkan segera membongkar bangunan tersebut.

“Kami sudah mengirimkan surat somasi kepada Pemkot Bekasi sebanyak dua kali. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada niat baik dari Pemkot Bekasi. Apabila masih belum ada solusi bijak untuk musyawarah mufakat, selanjutnya kami akan mengirimkan surat somasi ketiga, berbarengan dengan pergerakan aksi demonstrasi ke Pemkot dan Pengadilan Negeri Bekasi,” tandas Fadli.

Dia menjelaskan, sebelum melayangkan surat somasi dirinya sempat mendatangi Lurah Bekasi Jaya dan Camat Bekasi Timur untuk meminta surat pengantar terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan tersebut.

Akan tetapi, tambah dia, sungguh di luar dugaan sebagai instansi pemerintah, sekelas Lurah dan Camat, tidak berani mengeluarkan surat pengantar. Hal itu menurutnya menjadi tanda tanya besar ada konspirasi apa di dalamnya.

“Kami menduga adanya intervensi kuat yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi, terkait lahan ahli waris (alm Siman), yang saat ini di atas lahan tersebut telah dibangun Rusunawa Bekasi Jaya,” pungkasnya. [SEP]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here