JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislatif DPR, Firman Soebagyo, membantah bila dikatakan rencana pembentukan Parliamentary Police atau Polisi Parlemen sebagai pemborosan keuangan negara. Dia pun meminta agar wacana ini tidak dilhat dalam satu sudut pandang.
“Ini sekarang harus dipahami oleh masyarakat bahwa keamanan itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Pertama, tentang masalah rancangan peraturan pengamanan di lingkungan parlemen itu kan hak kita tentunya melihat daripada kondisi akhir-akhir ini yang mulai berkembang dan kita harus menyikapi perosalan keamanan ini tidak dilihat dari satu angle saja,” ujarnya kepada wartawan, Senin (13/4/2015).
Menurut Firman, rencana pembentukan Polisi Parlemen ini tidak dilakukan secara tiba-tiba. Tetapi sudah melalui kajian yang sebelumnya dilakukan oleh Mabes Polri dengan LPEM UI, sehingga tercipta sebuah grand designpengamanan, dan ini menjadi salah satunya.
“Dibentuknya kepolisian parlemen ini penting karena keamanan sekarang ini harus menjadi skala prioritas. Di parlemen itu ada tiga lembaga negara, DPD, MPR, dan DPR, dan ini berada di satu gedung yang memang salah satu konsentrasi aktifitas politik,” terangnya.
Adapun aktifitas politik yang berkaitan dengan kebijakan politik tentunya akan bersinggungan dengan berbagai sektor. Sehingga, faktor keamanan menjadi hal yang perlu dikedepankan, apalagi ini juga hal yang baru sebagaimana tertuang Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Objek Vital Nasional.
“Tapi kita belum mendefinisikan tentang kompleks parlemen sebagai objek vital pengamanan. Oleh karena itu selama ini sistem pengamanan masih mengandalkan tim pamdal (pengamanan dalam), padahal dari tim masing-masing punya aturan yang beda, oleh karena itu baik Mabes Polri, ada pemikiran tentang polisi parlemen,” tuturnya.
Lagipula, sambung politikus Partai Golkar ini, Indonesia bukanlah yang pertama bila Polisi Parlemen ini terbentuk, karena di negara maju lainnya seperti Australia sudah direalisasikan untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan.
“Tidak menutup kemungkinan di lembaga negara akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti di negara lain jika berkaitan dengan masalah ekonomi akan terjadi gesekan, misal ancaman fisik anggota parlemen sudah sering terjadi. Seperti belum lama ini, ada anggota dewan pukul-pukulan,” ujarnya.
Kemudian, hal ini juga untuk menghindari keberadaan kantor NGO asing berkantor di DPR, di mana sebelumnya pernah terjadi dan Setjen DPR sudah diminta untuk mengeluarkan NGO asing tersebut dari kompleks parlemen.
“Bahkan kemarin ada kekhawatiran masalah yang ditakutkan teman-teman, ini malah dari polisi karena keamanan di DPR itu sangat lemah, baik di saluran air dan AC tidak ada pengamanan. AC bisa dimasukan racun melalui udara, ancaman lain bisa cyber crime ini kan juga menjadi hal penting, jangan sampai kebijakan di intervensi asing,” ujarnya.
Lalu terkait jaringan komunikasi ini juga menjadi hal yang mesti diperhatikan supaya tidak terjadi sadap menyadap yang dilakukan se-enaknya yang akan membuat keamanan dan kenyamanan anggota dewan terganggu. Apalagi jika dimanfaatkan untuk kegiatan yang berbahaya, termasuk mereka orang tak dikenal membawa bom atau lainnya.
“Ini juga terjadi anggota kita begitu resahnya mengatasi wartawan bodrek. Wartawan bodrek ini luar biasa untuk diloloskan pamdal, kan mereka kalau enggak dikasih uang tidak mau, di luar ruangan menunggu terus mengejar-ngejar. Sekarang kan banyak orang mengaku wartawan juga banyak, tapi enggak tahunya wartawan bodrek,” pungkasnya. (oke)
