Sekda, Kabupaten Bekasi, Muhyiddin MM MBA
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Muhyiddin, saat menuruni tangga lantai dua Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, usai menghadiri rapat paripurna beberapa waktu lalu. FOTO: WISNU WIRIAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Muhyiddin, ancam akan menarik paksa mobil operasional desa (Mobdes) dari tangan Kepala Desa yang tidak menggunakan lambang Kabupaten Bekasi yang kini mulai menghilang.

Ancaman tarik paksa tersebut, ditegaskannya karena banyak penyalahgunaan kendaraan operasional desa yang digunakan para Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi, yang seharusnya digunakan untuk pelayanan masyarakat tetapi justru dijadikan mobil milik pribadi.

“Selain lambang Kabupaten Bekasi yang dicopot, plat nomor polisi (Nopol) juga banyak yang berubah jadi hitam,” ujar Muhyiddin kepada wartawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Jumat (21/11).

Dijelaskan Muhyiddin, pencopotan lambang Kabupaten Bekasi yang tertempel di mobil operasional desa sebenarnya tidak diperbolehkan.

Menurutnya, Pemkab Bekasi akan segera menertibkan penyalahgunaan mobil operasional desa yang ada selama ini. Bahkan, kata dia, surat untuk penertibannya akan secepatnya? diedarkan ke seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Muhyiddin mengaku ada kendala masalah pada pengawasan mobil operasional desa. Untuk menertibkan hal tersebut, katanya, Pemkab Bekasi akan menginstruksikan kepada seluruh Camatuntuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan mobil operasional desa yang tidak dilengkapi lambang Kabupaten Bekasi serta plat nopol merah.

“Kendala yang dihadapi hanya pada masalah pengawasan, karena tidak mungkin Pemkab Bekasi yang mengawasinya dan Camat juga harus membantu pengawasan terhadap aset daerah yang disalahgunakan,” tutur mantan Kepala BPPT itu.

Kepala Desa di Kabupaten Bekasi, sambung Muhyiddin, disebutnya masih belum mau membanggakan diri menggunakan aset daerah. Apalagi dari cerminan yang ada selama ini, disinyalir banyak mobil operasional desa yang berganti jadi milik pribadi.

Berbeda dengan kepala desa yang ada di sebelah (Karawang, red) yang bangga akan kebesaran daerah serta pengabdiannya kepada negara menggunakan aset mobil dinas lengkap dengan atributnya.

?Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saepul Rohman mengatakan soal lambang Kabupaten Bekasi yang mulai banyak menghilang di kendaraaan operasional desa, diakuinya sangat merendahkan wibawa Pemerintah Kabupaten Bekasi ketimbang dihormati.

“Pencopotan dan penggantian plat Nopol saja sudah terlihat bahwa Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bekasi tidak menghormati kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bekasi gimana mau dihormati kalau Kepala Desa-nya begini,” ucapnya dengan tegas.

Aep Saepul Rohman menambahkan, Pemkab Bekasi mestinya harus berani bersikap tegas. Jika ini terus dibiarkan apa nanti kata tetangga sebelah, Pemkab Bekasi dinilai cuek dan tidak peduli dengan aset miliknya.

“Kalau di Karawang diperhatikan lebih seksama mereka (Kades-red) begitu bangga dengan apa yang mereka kendarai sebagai aparatur desa, lalu bagaimana dengan Kabupaten Bekasi,” imbuhnya. [DED]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here