Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha dengan disaksikan unsur pimpinan DPRD, secara resmi menyepakati KUA-PPAS Tahun 2020 dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (08/11/2019) petang. Foto: Humaspro.

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Bupati Bekasi dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020 melalui sidang paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Jumat (8/11/2029).

Usai sidang paripurna, kepada awak media Eka menyampaikan, pada 2020 mendatang berdasarkan tema pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan mengarahkan prioritas pengembangan insfrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Pertama, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta pertanian. Kedua, peningkatan jalan kabupaten, jalan penghubung antar kabupaten/kota, jalan antar kecamatan dan antar desa/kelurahan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Pemkab Bekasi juga mengarahkan peningkatan infrastruktur dalam rangka mendukung penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dan kemiskinan. Begitu juga dengan peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Pengembangan ekonomi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat pengangguran. Peningkatan infrastruktur penunjang penyediaan layanan publik lainnya, seperti infrastruktur penunjang layanan pengelolaan persampahan, Ruang Terbuka Hijau, perluasan jaringan teknologi informatika, infrastruktur untuk mencegah bencana banjir dan mengatasi kekeringan, serta infrastruktur penunjang lainnya,” papar Eka Supria Atmaja.

Ia juga mengatakan, rencana tersebut nantinya akan diarahkan agar dapat bersinergi dengan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya, melalui program pendukung Kabupaten Sehat dan Layak Anak, Pembangunan Alun-Alun, serta Gerakan Membangun Desa.

Bupati Pastikan Alun-Alun Kabupaten Bekasi Dibangun Tahun Depan

“Meskipun secara khusus menekankan pada pembangunan infrastruktur, namun prioritas dan sasaran pembangunan lainnya sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bekasi tahun 2017-2022 tetap dilaksanakan,” tambahnya.

Politisi Golkar tersebut menegaskan, hal utama dalam penentuan belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan keuangan daerah yang salah satunya dicerminkan melalui pendapatan daerah.

“Sebagaimana tercantum dalam KUA-PPAS Tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp.5.559.749.967.941,-. Berdasarkan perkiraan kemampuan keuangan tersebut, maka alokasi belanja langsung sebagaimana disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2020 sebesar Rp.3.370.424.591.331,-,” tandasnya.

Sedangkan, untuk belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp.2.984.302.848.400,-. Sehingga, total belanja daerah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.6.354.727.439.731,-.

Eka menambahkan, penetapan prioritas pembangunan tidak akan ada artinya tanpa adanya dukungan anggaran.

“Karena mimpi tanpa realisasi tidak akan mampu menghasilkan apa pun. Namun, mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka perlu disusun suatu kebijakan agar selain berjalan efektif, pelaksanaan pembangunan juga dapat berjalan efisien,” pungkasnya. [RED]

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan