Supersemar
Foto: catatannovanaji.blogspot.com

SUARA BEKASI, Jakarta: Tepat hari ini, 11 Maret 49 tahun yang silam, jalannya republik mengalami transisi besar. Perubahan kekuasaan yang juga arah masa depan bangsa dari pemerintahan presidensial Soekarno kepada Soeharto.

Titik balik transisi itu tentu tak lain lewat lembaran-lembaran surat mandat yang buat kita – bangsa Indonesia, mengenalnya dengan Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Surat mandat yang saat ini masih misterius pula keberadaannya.

Lahirnya Supersemar memang tak bisa luput dari kaitannya terhadap peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang memakan korban sejumlah pejabat teras Angkatan Darat, setahun sebelumnya 1965.

Soeharto yang kala itu selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), muncul jadi ujung tombak pemberantasan para antek-antek Partai Komunis Indonesia (PKI), sebagai respons dari berbagai penculikan Jenderal TNI (anumerta) Ahmad Yani dkk.

Sebagai pengingat, kronologis lahirnya Supersemar versi resmi dari berbagai sumber, diawali munculnya banyak “pasukan liar”. Belakangan diketahui bahwa pasukan yang tak dikenal itu adalah Pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang dikomandoi Mayor Jenderal Kemal Idris.

Mereka menciduk sejumlah figur Kabinet 100 Menteri yang diduga terlibat G30S, di mana salah satunya Wakil Perdana Menteri I, Soebandrio. Situasi itu dijadikan laporan kepada Soeharto yang kala itu juga berpangkat Mayor Jenderal untuk “bertindak”.

Soeharto kemudian mengutus tiga perwira tinggi AD ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Soekarno – mereka adalah Brigjen TNI M Jusuf, Brigjen TNI Amir Machmud dan Brigjen TNI Basuki Rahmat.

Tapi fakta itu sempat dibantah salah satu ajudan pribadi Bung Karno. Lewat terbitnya buku “Mereka Menodong Bung Karno” pada 2008, (mendiang) Soekardjo Wilardjito yang turut jadi saksi kedatangan para jenderal itu, menuliskan bahwasannya ada empat perwira, bukan tiga seperti yang selama ini ada di berbagai buku pelajaran sekolah.

Selain ketiga nama di atas, satu nama lain juga dikatakannya turut hadir, yakni Mayjen TNI Maraden Panggabean. Melalui kesaksian Wilardjito dalam bukunya, keempat jenderal itu datang ke Istana Bogor pada 11 Maret 1966, sekira pukul 01.00 dini hari ketika Bung Karno hendak istirahat malam.

Para jenderal itu diakui meminta bubuhan tanda tangan di beberapa lembar dokumen yang dikemudian hari dikenal Supersemar. Dokumen mandat yang sedianya hanya memberi kewenangan yang (dianggap sementara) pada Mayjen Soeharto dengan tujuan memulihkan keamanan dan ketertiban.

“Ya sudah kalau mandat (Supersemar) ini harus kutandatangani, tetapi nanti kalau masyarakat sudah aman dan tertib, supaya mandat ini dikembalikan kepadaku,” ungkap Wilardjito yang mengulang kata-kata Bung Karno di bukunya.

Tapi yang terjadi, Supersemar itu jadi jalan buat Soeharto menjabat Presiden kedua RI selama lebih dari tiga dekade lewat sidang MPRS dan mandat itu tak pernah kembali pada “Sang Putra Fajar” julukan Soekarno.

Hari itu juga jadi hari terakhir Wilardjito bertemu Soekarno. Pasalnya sang Proklamator yang sudah dilengserkan pada 13 Maret 1966, “diasingkan” ke Wisma Yaso (kini Museum Satria Mandala, Jalan Gatot Subroto, Jakarta), hingga berpulang ke haribaan Yang Maha Esa pada 21 Juni 1970.

Catatan sejarah itu memang sudah berlalu hampir setengah abad lamanya. Tapi misterinya masih dianggap belum “lurus”. Terlebih, Supersemar yang asli hingga sekarang belum ditemukan.

Adapun tiga versi yang selama ini ada di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dianggap palsu, sebagaimana penuturan para sejarawan serta mantan Kepala ANRI sendiri, M Asichin pada 2012. [KAR/OKE]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here