Beranda Berita Utama Sssttt… Ternyata Teten Bukan Lagi Ketua NasDem, Rekomendasi Wabup yang Dibawa Abal-Abal

Sssttt… Ternyata Teten Bukan Lagi Ketua NasDem, Rekomendasi Wabup yang Dibawa Abal-Abal

0
Penggalan SK Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi. Suara Bekasi Online/Istimewa

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan Nomor: 064-Kpts/DPP-NasDem/XII/2019 tentang Perubahan Susunan Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi.

Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP NasDem, Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal, Johnny G. Plate itu menyatakan bahwa Teten Kamaludin bukanlah Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi dan telah digantikan oleh Rohim Mintareja sebagai Ketua, Zuli Zulkipli sebagai Sekretaris, dan Wardja Miharja sebagai Bendahara.

Baca juga: Tuntas, Seluruh Partai Koalisi Serahkan Rekomendasi Calon Wakil Bupati Bekasi

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi, Rohim Mintareja kepada suarabekasi.id menyebut, kehadiran Teten Kamaludin yang menyerahkan rekomendasi calon wakil bupati ke Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati, dianggap tidak sah.

Sebab, menurutnya tertanggal hari ini, 19 Desember 2019, dirinyalah yang merupakan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi.

“Teten itu siapa memang, dia itu bukan Ketua DPD. Jadi rekomendasi calon wakil bupati yang dia bawa itu ilegal. Dia tidak dimandatkan oleh DPD untuk menyerahkan rekomendasi, yang diberi mandat itu Pak Wardja Miharja yang merupakan bendahara partai,” kata Rohim, Kamis (19/12/2019).

“Tapi kenapa Panlih di DPRD malah menolak Pak Wardja yang membawa rekomendasi resmi dari DPP, dengan foto senyum-senyum Panlih DPRD foto bareng dengan Teten yang jelas-jelas rekomendasi yang dibawanya adalah abal-abal,” tambah Rohim yang pernah menjadi Wakil Bupati Bekasi periode 2012-2017 bersama Bupati Neneng Hasanah Yasin.

Untuk itu, lanjut Rohim, esok Partai NasDem bakal mendatangi DPRD Kabupaten Bekasi. Sebab, telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Panlih DPRD.

“Saya heran, kenapa Mustakim itu sebagai Ketua Panlih bisa-bisanya tolak Pak Wardja yang bawa rekomendasi dengan alasan belum buat janji sebelumnya, dan malah menolak surat rekomendasi dari DPP dengan alasan Pak Wardja tidak bawa surat mandat,” jelasnya.

Baca juga: DPD Golkar Jabar Bawa Rekom Sambangi Gedung Dewan, Pendaftaran Wabup Ditutup

Masih menurut Rohim, dengan banyaknya intrik yang dilakukan Panlih, pihaknya dengan tegas bakal melakukan gugatan dan meminta agar pemilihan tidak dilakukan, agar tidak berbenturan dengan hukum.

“Besok kan masih ada kalau jadwal untuk verifikasi dokumen, silahkan dijalankan verifikasi itu benar tidak yang dibawa Teten, kalau tidak berarti ada yang tidak sah dan harus dipertimbangkan, tapi kalau masih mau dipaksakan, silahkan saja. Tinggal tunggu terima konsekwensinya,” tandasnya. [RYN/RED]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini