SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang telah dibentuk melalui rapat Paripurna Dewan, sampai saat ini masih kebingungan menjalankan tugasnya lantaran belum memiliki ruangan dan fasilitas.
Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintaredja yang dikonfirmasi melalui Blackberry Messenger (BBM) mengaku tidak bisa menjawabnya terkait hal tersebut.
“Saya tidak bisa menjawab soal ?ruangan dan fasilitas bagi OPD baru yang diresmikan,” ujarnya kepada Suara Bekasi, Ahad (18/1).
Meski OPD baru sudah dibentuk dan kini sudah menyusun DPA untuk dimasukkan dalam APBD 2015, agar secepatnya bisa bekerja langsung. Namun, tetap saja kendalanya di ruangan dan fasilitas yang belum tersedia sampai saat ini.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Muhyiddin mengatakan untuk OPD baru secepatnya akan diberikan fasilitas berupa ruangan dan fasilitas pendukungnya.
Saat ini, kata dia, masih dilakukan verifikasi DPA untuk dimasuan ?ke dalam Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) 2015, dan diingatkan agar OPD memasukkan DPA sesuai yang menjadi prioritasnya.
Masih katanya, kalau nanti verifikasi DPA sudah selesai dan anggaran turun, maka OPD baru bisa langsung bekerja dan ruangan beserta fasilitas pendukungnya akan segera diberikan.
Saat ini, OPD yang baru tetap harus menyusun programnya ke depan untuk dikerjakan apabila APBD telah disahkan.
“Pokoknya OPD baru jangan khawatir soal ruangan maupun fasilitasnya. Pokoknya akan segera disediakan di beberapa tempat. Untuk Damkar kemungkinan gunakan ruangan yang dulunya tempat kantor BPHTB. Humas dan Protokol akan berkantor di lantai III di bekas ruangan ULP. Sedangkan gedung baru yang sudah rampung akan digunakan untuk Badan Pendapatan dan Keuangan?,” Muhyiddin membeberkan.
Ditambahkannya, untuk OPD baru tetap bekerja seperti biasa, meski ruangan belum tersedia.
“Pimpinan sudah memberikan instruksi kepada Bagian Umum untuk mempersiapkan ruangan dan fasilitasnya ?bagi OPD baru,” pungkasnya. [DIK]
