Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja tengah menyampaikan kata sambutan dalam acara rotasi-mutasi pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi, Kamis (31/10/2019). Foto: Supardi/suarabekasi.id.

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Rotasi-mutasi 230 pejabat dari eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Jabar) yang digelar pada Kamis (31/10/2019) lalu masih menyisakan banyak persoalan.

Pasalnya, ada kebijakan penempatan pegawai yang diduga keras telah melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Seperti pengangkatan dr. Firzawati yang berlatarbelakang ijazah kesehatan. Berdasarkan SK No. 821.2/Kep.1826-BKPPD/2019 tanggal 31 Oktober 2019, diangkat sebagai Camat Tambelang.

Kemudian Imam Faturochman yang berlatarbelakang ijazah teknik. Berdasarkan SK No. 821.2/Kep.1826-BKPPD/2019 tanggal 31 Oktober 2019, diangkat sebagai Camat Sukatani.

Begitu juga dengan Encun Sunarto yang berlatarbelakang Sarjana Ekonomi. Berdasarkan SK No. 821.2/Kep.1826-BKPPD/2019 tanggal 31 Oktober 2019, diangkat sebagai Camat Sukakarya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 224, ayat (2) telah jelas menyebut bahwa, Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa, pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan “menguasai pengetahuan teknis pemerintahan” adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

Ini Alasan Bupati Bekasi Merotasi 230 Pejabat

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, mengatakan rotasi-mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mestinya mengedepankan objektifitas, dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Bicara rotasi-mutasi itu kan domainnya Bupati yah dibantu Sekda dan Baperjakat. Harus objektif dan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Itu patokan pertama yah, karena untuk menghilangkan praduga-praduga atau asumsi yang tidak jelas,” kata Ani Rukmini saat dihubungi redaksi suarabekasi.id via telepon genggamnya, Selasa (05/11/2019).

Menurut politisi senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Bekasi hendaknya melihat juga dari sisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai untuk posisi jabatan tersebut sesuai kualifikasinya.

Tak hanya itu, sisi profesionalitas, kompetensi dan pengalaman yang dimiliki seorang pegawai pun hendaknya menjadi pertimbangan yang matang.

“Harus ada pertimbangan khusus dari segi latar belakang ilmu, pendidikan, pelatihan serta pengalaman pekerjaannya, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan kepada Gubernur,” imbuhnya.

“Jangan sampai jabatan camat diisi oleh tenaga-tenaga yang tidak memiliki ijazah ilmu pemerintahan ataupun kurang memiliki kemampuan tentang teknis pemerintahan, ditambah tidak memiliki pengalaman,” tambahnya.

Ini Pesan Bupati Usai Melantik Pejabat Eselon II

Ia menegaskan, jika dalam penempatan pegawai tersebut tidak berdasarkan objektifitas dan tidak sesuai dengan peraturan, maka Surat Keputusan (SK) Mutasi tersebut berpeluang dapat dianulir.

“Pak Gubernur berhak menganulir keputusan (SK Mutasi) tersebut,” tukasnya.

Disinggung potensi cacat hukum dan harus dibatalkan SK Mutasi tiga camat tersebut yang diduga belum memiliki ijazah pemerintahan dan sertifikat profesi kepamongprajaan, mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) itu mengatakan potensi tersebut sangat terbuka, tetapi harus dilihat dulu dengan peraturan yang lainnya.

“Ya bisa saja (dibatalkan, red), tapi harus dilihat dulu, peraturan kan tidak tunggal, harus dilihat dulu apakah ada peraturan lainnya yang memberi peluang kemudian hingga muncul kebijakan mutasi tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, H. Uju, yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

Dihubungi via telepon genggam dan aplikasi WhatsApp, namun tetap tidak memberikan penjelasan hingga berita ini diturunkan. [KAR]

Tinggalkan Balasan