Beranda Berita Utama Sekda Sentil OPD Segera Rampungkan LKPJ 2019

Sekda Sentil OPD Segera Rampungkan LKPJ 2019

0
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju, saat diwawancara diruang kantornya. Ist/Suara Bekasi Online
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, H. Uju. Foto: Istimewa.

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju, mengatakatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi diminta segera menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019.

“Kita semua agar jangan lagi ada yang terlambat mengisi laporan. Jika dalam pengisian ada yang kurang datanya, tetaplah kita berkoordinasi. Karena meskipun di provinsi bisa selesai 100%, tetapi ada daerah yang belum, maka akan mempengaruhi dalam penilaian,” kata Uju saat membuka rapat persiapan penyusunan dan pengisian data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Bupati, Selasa (21/1/2020).

Uju menjelaskan, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019, menyatakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang telah dilakukan kepada DPRD dan Pemerintah Pusat setelah masa pelaksanaan anggaran berakhir.

Baca juga: Sekretaris Daerah Minta LKPJ Tahun 2018 Selesai Tepat Waktu

Dalam penyusunan laporan ini, sambung Uju, sangat perlu adanya koordinasi dan komunikasi. Apalagi, saat ini teknologi informasi sangat mendukung efektivitas untuk berhubungan antar daerah, sehingga tidak ada alasan susahnya berkomunikasi.

Masih menurutnya, dalam penyusunan LPPD dan LKPJ, setiap OPD dapat menyampaikan data kegiatan.

“Di antaranya, mencakup laporan atas pencapaian program kegiatan yang menjadi urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah,” kata Uju.

Selain itu, laporan realisasi program kegiatan, laporan kegiatan non pelayanan dasar, dan laporan lainnya sebagaimana yang diatur dalam aturan yang berlaku.

“Sesuai dengan ketentuan, bahwa LPPD harus dibuat selesai dan disampaikan tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

“Saya harapkan laporan gubernur ini dapat selesai tepat waktu dan dengan kualitas yang baik, serta berkomitmen dengan kelengkapan data dan menjaga validitas laporan yang dibuat,” imbuh Uju.

Baca juga: LKPJ AMJ Bupati 2012-2017, Dewan Berikan 50 Rekomendasi

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Daerah (Asda 1) Juhandi, dalam laporannya menjelaskan kegiatan rapat penyusunan LPPD tahun 2019 dilaksanakan untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“LPPD memuat capaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang termuat dalam kesesuaian materi,” kata Juhandi.

Ia menambahkan, penyusunan LPPD sebelum ditandatangani oleh kepala daerah, data dan dokumen pendukung wajib diverifikasi dan di-review Inspektorat.

“Seluruh elemen data kinerja tahun 2019 harus bersumber dari masing-masing Perangkat Daerah. Sedangkan capaian kinerja makro dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersumber dari Badan Pusat Statistik dan sumber data lainnya,” kata Juhandi.

Juhandi juga menyampaikan kepada seluruh peserta rapat yang hadir agar capaian kinerja dan dokumen data dukung IKK dapat disampaikan ke Bagian Administrasi Pemerintahan pada Setda Kabupaten Bekasi selaku Tim Penyusun LPPD Tahun 2019 paling lambat 28 Februari 2020. [RYN]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini