Sekda, Kabupaten Bekasi, Muhyiddin MM MBA
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, H. Muhyiddin. FOTO: WISNU WIRIYAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Dugaan pemerasan yang dilakukan salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial DS, dari Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga (Disparbudpora) Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap pengusaha dalam mendapatkan perizinan, mendapat reaksi keras dari Sekretaris Daerah, Muhyiddin.

Menurutnya, tindakan tersebut jangan lagi dilakukan oleh siapa pun yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi?.

“Pokoknya itu jangan dilakukan lagi, dan saya tidak akan berkomentar banyak mengenai persoalan ini,” ujarnya kepada wartawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 28 Januari 2015.

Kendati demikian, menurut Muhyiddin, mengenai persoalan tersebut hingga kini pihaknya belum mengetahui dan belum paham betul.

“Saya belum mengetahui persoalan adanya kasus yang melibatkan oknum ASN yang diduga lakukan pemerasan terhadap pengusaha,” ucap mantan Kepala BPPT ini.

Disinggung mengenai perlunya membuat Peraturan Daerah (Perda) Kepariwisataan, Muhyiddin menuturkan, saat ini Perda tersebut sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda).

Menurutnya, hal itu dilakukan jika tidak ada Perda Pariwisata tempat hiburan, seperti karaoke dan spa masuknya hanya ke pajak restoran saja selama ini.

Lebih jauh dikatakan, pajak restoran dan hiburan sudah tidak boleh lagi disatukan, karena sektor pajak hiburan seperti karaoke sangat besar.

“Jadi, itu sudah sangat tidak boleh lagi menyatu dengan pajak restoran yang ada sekarang?. Tetapi karena belum ada Perda pariwisata jadinya izin untuk karaoke tidak bisa dikeluarkan,” tandasnya.?

Muhyiddin menambahkan, sebelumnya sempat ada Perda Pariwisata, kemudian ditarik kembali karena didemo masyarakat.

Namun, sekarang diajukan kembali karena ada potensi yang dapat dihasilkan untuk sektor PAD.

Muhyiddin mengimbau, dalam Perda Pariwisata jangan disalahartikan hanya objek wisatanya saja. Tetapi yang namanya restoran, karaoke, panti pijat itu masuk dalam pariwisata juga. Menurutnya, hal ini yang harus dikendalikan agar semua masuk untuk potensi pembangunan daerah.

“Selama tidak ada Perda Pariwisata, saya sebagai Sekda tidak bisa mengendalikan potensinya. Namun, jika Perda Pariwisata ada, saya akan potensikan untuk pendapatan asli daerah (PAD),” pungkasnya. [DIK]

 

Tinggalkan Balasan