Muhyiddin
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, H. Muhyiddin. FOTO: WISNU WIRIAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Ancaman penurunan pangkat yang disampaikan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, bagi pejabat struktural eselon II.b yang dinilai malas dan tidak becus kerja, disambut baik oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Muhyiddin.

“Bagus sekali apa yang disampaikan Bupati Bekasi soal penurunan pangkat jabatan bagi eselon II.b,” ujar Muhyiddin kepada Suara Bekasi, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/3/2015).

Menurut Muhyiddin, ancaman penurunan pangkat bagi struktural eselon II.b merupakan hak prerogatif Bupati Bekasi. Artinya, kata dia, Bupati menginginkan seluruh struktural eselon II.b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi memiliki kinerja yang baik dan bagus.

Kalau pejabatnya tidak bisa bekerja, maka tak mungkin dapat dipertahankan dan yang ada justru nantinya roda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) makin tidak bisa bekerja sesuai arahan pimpinan.

Peringatan keras berupa penurunan pangkat, Muhyiddin menuturkan, merupakan upaya Bupati Bekasi meminta semua pejabat struktural eselon II.b yang menjabat sebagai pimpinan OPD bekerja dengan sebaik mungkin.

Apabila eselon II .b yang tidak sanggup, maka Bupati dapat mencopot jabatan tersebut dan menempatkannya di bagian fungsional‎ agar bisa bekerja.

“Peringatan keras penurunan pangkat jabatan harus diperhatikan oleh para pejabat eselon II.b. Jangan sampai ketika Bupati mengetahui kinerjanya langsung mencopot dan menaruhnya di bagian fungsional,” terang mantan Kepala BPPT ini.

Sekda sendiri, kata dia, dalam hal ini hanya sebagai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),‎ yang sifatnya mengusulkan dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang diangkat menjadi pimpinan tertentu.

Lagi pula, sambung Muhyiddin, keputusan pengangkatan maupun pemberhentian kewenangannya ada di tangan Bupati Bekasi. Maka dari itu semua harus diperhatikan lebih bijak.

Keputusan Bupati Bekasi memberikan peringatan keras bagi pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi, adalah upaya Bupati dalam menata birokrasi yang ada untuk dapat bekerja lebih maksimal dan efisien sesuai harapan masyarakat.

Jadi, tambah Muhyiddin, hal yang wajar jika Bupati melakukan penegasan atas apa yang diinginkannya dalam rangka memperbaiki kinerja yang selama ini belum memberikan hasil yang memuaskan.

“Wajar jika Bupati Bekasi bertindak tegas dan memberi peringatan keras bagi anak buahnya yang tidak bekerja,” pungkasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here