Situs Radikal
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Senin (30/3/2015), telah melakukan pemblokiran terhadap 22 situs radikal.

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Saud Usman Nasution mengaku berpedoman pada Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 dalam menentukan situs yang dianggap membenarkan paham radikal.

“Ada payung hukumnya, jadi kami sebagai pelapor,” terang Saud di Jalan Kalibata Timur IV G, Jalarta Selatan, Minggu (5/4/2015).

Pada pasal 5 peraturan tersebut misalnya, disebutkan peran masyarakat dan pemerintah dalam penyediaan dan pengelolaan situs. Lalu dijabarkan pada ayat 1, menegaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran situs bermuatan negatif.

Dilanjutkan dengan ayat 2 yang berbunyi, kementerian atau lembaga negara dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif dan berlanjut ke ayat 3, soal kewenangan lembaga penegak hukum dalam melakukan pemblokiran serta klarifikasi kepada pengelola situs tersebut.

“Jadi kalau klarifikasi, itu bukan tugas BNPT,” imbuhnya.

Selanjutnya, pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa pemblokiran dilakukan oleh penyedia layanan. Saud mengaku, pihaknya belum mengetahui siapa penyedia jasa layanan pemblokiran tersebut.

Ia lantas membacakan pasal 11 ayat 1 yang berisi permintaan pemblokiran harus melalui penilaian pemblokiran. Untuk itu, BNPT kata dia telah membuat surat dan kirim ke Dirjen Aplikasi Kemenkominfo.

“Nah di ayat 2, Dirjen melakukan pemantauan terhadap situs yang dimintakan pemblokirannya. Dirjen juga mengirimkan peringatan bahwa ada muatan negatif di situs,” pungkasnya. (oke)

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here