Sidang paripurna penetapan Raperda APBD Kabupaten Bekasi 2020 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (29/11/2019). Foto: Riyan/suarabekasi.id

SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2020 mencapai Rp6,35 triliun.

Raperda APBD 2020 tersebut disahkan oleh DPRD Kabupaten Bekasi dalam rapat paripurna yang disetujui oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang menghadiri rapat tersebut di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (29/11/2019).

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha menjelaskan, APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp6.35 triliun tersebut naik Rp41.238.279.517 dibandingkan APBD Perubahan tahun ini.

“Jadi setelah kami tetapkan, ini akan diajukan ke provinsi untuk dikoreksi. Setelah itu disetujui,” kata Aria kepada wartawan usai rapat paripurna.

Menurut Aria, pembahasan APBD 2020 awalnya sempat terhambat lantaran terkendala proses peralihan dewan.

Meski demikian, kata dia, setelah melalui pembahasan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), draf keuangan pun masuk dalam RAPBD.

Proses pembahasan pun rampung sebelum batas akhir penetapan, yakni 30 November 2019. Sehingga, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tak dikenakan sanksi pemotongan dana dari pusat.

Baca juga: Tahun 2020, Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tembus Rp 6,3 Triliun

Politisi Gerindra ini membeberkan, jumlah anggaran yang ditetapkan itu terbagi atas pendapatan sebesar Rp5.559.749.967.941. Nilai tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.446.413.378.869, dana perimbangan sebesar Rp1.832.561.059.000 serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp1.280.775.530.072.

Sedangkan, pembelanjaan terhitung mencapai Rp6.354.727.439.731. Pembelanjaan itu pun terbagi atas belanja tidak langsung sebesar Rp2.984.302.848.400 dan belanja langsung sebesar Rp3.370.424.591.331.

Masih menurut Aria, untuk menopang kurangnya pendapatan dibanding pembelanjaan, terdapat alokasi pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp874.977.471.790.

“Pembiayaan itu pun digunakan untuk menambah penyertaan modal bagi PDAM Tirta Bhagasasi sebesar Rp80.000.000.000,” tandasnya.

Baca juga: Ketuk Palu Pukul 23.56, APBD Kabupaten Bekasi 2019 Rp 5,8 Triliun

Sementara itu, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan fokus penggunaan anggaran 2020 masih pada sektor pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

Khusus untuk pendidikan, kata Eka, akan ada perubahan sistem terutama berkaitan dengan pembangunan ruang kelas beserta fasilitasnya.

Menurut Eka, sejauh ini terdapat kesimpangsiuran anggaran fasilitas pendidikan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Dinas Pendidikan yang memiliki anggaran masing-masing dalam penyediaan fasilitas tersebut.

“Dinas PUPR bertugas membangun gedung sekolah, sedangkan Dinas Pendidikan menyediakan meja dan bangku,” kata Eka.

Kendati demikian, lanjut Eka, pada prakteknya penganggaran itu kerap tidak sinkron. Bahkan, dalam beberapa kasus terdapat Ruang Kelas Baru (RKB) yang telah rampung dibangun, namun tidak memiliki meja dan bangku karena pengadaannya berbeda dinas.

Hal sebaliknya pun terjadi, ketika selesai pengadaan meja dan bangku baru, tapi bangunannya malah belum jadi.

“Ini sudah menjadi persoalan lama yang tak kunjung ada solusinya. Sekarang, saya tegaskan, ini dalam APBD 2020 jadi perubahan yang signifikan. Maka, proses pembangunan akan fokus bersamaan dengan fasilitas penunjang lainnya. Pendidikan, bersama kesehatan, ketenagakerjaan masih menjadi fokus di 2020,” tandas Eka. [KAR]

Tinggalkan Balasan