SUARA BEKASI, Cikarang Selatan: Ribuan buruh asal Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Jabar) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan beberapa serikat lain, berkumpul di Omah Buruh dan Saung Buruh pada Selasa (1/9/2015) pagi.
Mereka berencana melakukan aksi ke Jakarta dan akan mengepung Istana Negara untuk menuntut perbaikan ekonomi nasional agar segera bangkit dari keterpurukan.
Wakil Presiden FSPMI, Obon Tabroni, mengatakan bahwa aksi yang mereka lakukan untuk menuntut agar harga sembako dan bahan bakar minyak (BBM) diturunkan, karena kisaran harga saat ini memberatkan masyarakat.
Mereka juga menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar serta perlambatan ekonomi di Indonesia.
“Tapi, peluang bagi tenaga kerja asing bisa masuk ke Indonesia terbuka lebar. Kami meminta para pekerja asing tersebut wajib bisa berbahasa Indonesia,” ungkap Obon kepada sejumlah awak media, Selasa (1/9/2015).
Obon berjanji memperjuangkan kenaikan upah minimum 2016 sebesar 22% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 84 item, demi menjaga daya beli buruh di tengah perekonomian bangsa yang sedang melemah.
“Buruh juga mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun, sehingga manfaat pensiun yang diterima pekerja sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bukan Rp 300 ribu per bulan setelah 15 tahun bekerja,” bebernya.
Selain mempermasalahkan ketenagakerjaan, kata dia, buruh juga menyuarakan adanya perbaikan layanan BPJS Kesehatan.
Lebih jauh Obon mengatakan, dalam aksi kali ini sedikitnya ada lima tuntutan yang disampaikan, yaitu perbaikan pelayanan program jaminan kesehatan, hapus sistem INA CBGs dan Permenkes No 59 tahun 2014 yang membuat tarif murah.
“Kami juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan agar ditambah dana PBI dari APBN menjadi 30 Triliun, serta Provider RS/Klinik diluar BPJS bisa digunakkan untuk COB,” bebernya.
Hal senada disampaikan pengurus SPAI FSPMI, Kahar. Ia meminta agar pemerintah segera memperbaiki sistem pelayanan BPJS yang dinilai masih banyak masalah yang ditemukan di lapangan.
“BPJS lahir atas desakan gerakan buruh, sekarang BPJS telah beroperasi dan membantu banyak rakyat. Namun, masih banyak juga permasalahan di lapangan. Oleh karena itu buruh sebagai pengerak lahirnya BPJS harus juga menjadi garda terdepan yang menyuarakan perbaikan BPJS,” ungkap Kahar.
“Segera perbaiki layanan BPJS Kesehatan karena kesehatan adalah hak rakyat, dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya ” tambah dia.
Selain itu, buruh pun meminta pemerintah agar menambah jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal itu mereka anggap penting untuk memastikan setiap rakyat miskin mendapatkan jaminan kesehatan.
“Pada suatu saat nanti, biaya berobat untuk setiap rakyat ditanggung sepenuhnya oleh negara,” tandasnya. [SEP]
 yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan beberapa serikat lain, berkumpul di Omah Buruh dan Saung Buruh pada Selasa (1/9/2015) pagi.){kind=link}