SUARABEKASI.ID, Cikarang Pusat: Banyaknya keluhan yang dilayangkan masyarakat akibat dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, maka dinas pendidikan harus segera melakukan evaluasi.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Ahmad Zamroni mengatakan akan segera melakukan rapat kerja bersama dinas pendidikan dan Panitia PPDB Online.
“Soal pengaduan sebenarnya sudah masuk ke komisi IV, sikap kami melalui pimpinan komisi memang harus sesegera mungkin memanggil dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB Online di Kabupaten Bekasi,” ungkap Zamroni, Selasa (1/8).
“Insya AllAh minggu depan saya agendakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan Panitia PPDB,” sambungnya.
Politisi Partai Gerindra ini sangat menyayangkan pelaksanaan PPDB Online tahun 2023 yang menyebabkan pro kontra di tengah masyarakat. Padahal seperti yang diketahui, pelaksanaan PPDB tahun 2022 sudah bagus dan maksimal.
“Nah hal-hal seperti ini memang menjadi catatan kita yang harus dievaluasi kedepan. Apa yang salah? Mekanismenya seperti apa? Kemudian, solusinya bagaimana?, seharusnya begitu,” paparnya.
“Jadi kalau kita mau bikin aturan soal PPDB Online seharusnya aturannya jangan malah mengunci yang menyebabkan calon peserta didik tidak bisa masuk sekolah,” tambahnya.
Menurut dia, dengan lemahnya sistem PPDB yang kini diterapkan, malah bisa menjadi pintu masuk oknum yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan. Maka dari itu, evaluasi yang komprehensif perlu segera dibuat.
“Seharusnya problem soal zonasi jangan sampai ada oknum yang nakal atau misalkan Panitia PPDB yang memainkan ruang zonasi ini. Dengan demikian, hal-hal semacam itu akan kita evaluasi dan dijadikan perbaikan ke depannya,” tandasnya. (ADV)
