SUARA BEKASI ONLINE, Cikarang Pusat: PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), GP Ansor (Gerakan Pemuda Ansor) dan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) Kabupaten Bekasi mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bekasi untuk menolak diterapkannya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah di Kabupaten Bekasi, Rabu (30/08/2017).

Ketua PMII Kabupaten Bekasi, Adiyanto Saputra Wijaya dalam audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris, Mustakim dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Fatma Hanung menuturkan, penerapan Peraturan Menteri tersebut harus didahului dengan kajian yang matang dan utuh.

“Dalam konteks Kabupaten Bekasi, dengan kondisi sarana dan prasarana yang belum merata sehingga kebijakan tersebut sangat tidak tepat bila diterapkan,” beber dia.

“Secara historis-sosiologis, Kabupaten Bekasi identik dengan masyarakat religius yang sangat menjunjung tinggi peran keulamaan dan pendidikan keagamaan, olehkarena itu saya mengusulkan agar Madrasah Diniyyah untuk diterapkan di Kabupaten Bekasi karena menurut saya pembinaan dengan cara tersebut sudah teruji sejak lama,” tambahnya.

Pendidikan Diniyyah, kata dia, harusnya dapat diterapkan namun fakta yang terjadi dalam Visi Kabupaten Bekasi, pada poin “Masyarakat Agamis” telah dihapuskan, sehingga ini malah mengurangi spirit wilayah yang identik dengan masyarakat yang religius.

Selain itu, ia menuntut agar Pemerintah Kabupaten Bekasi juga membuat Perda Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa, karena menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi harusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia.

“Perda Beasiswa adalah manifestasi nyata untuk mewujudkan human resources development dalam mencetak generasi unggul di Kabupaten Bekasi,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris mengungkapkan sangat mengapresiasi keluhan PMII, GP Ansor dan Banser Kabupaten Bekasi, serta menurut dia, keluhan tersebut sejalan dengan apa yang sedang diperjuangkan DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kami sejalan dengan keluhan mereka, terutama dalam dihapusnya poin Masyarakat Agamis dalam Visi Kabupaten Bekasi yang diperiode sebelumnya ada, dan itu juga ditolak pula oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (┬áBapemperda) dalam penyusunan RJPMD, oleh karena itu, aspirasi yang disuarakan mereka ini, akan kami buatkan notulensi dan akan menjadi rekomendasi kami,” bebernya.

Kemudian, terkait permintaan agar dibuatkan peraturan ataupun sejenisnya tentang pengadaan Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dalam mewujudkan generasi yang unggul, ia berpandangan dapat dialokasikan dari dana lain yang menurutnya belum berjalan maksimal.

“Kedepan kita tingkatkan pembangunan sumber daya manusia, anggaran tidak harus dari APBD, kita bisa pergunakan dana lain, misalnya CSR (Corporate Social Responsibility), bansos-bansos, atau Hibah, sejauh ini belum maksimal kita terapkan, kedepan kita berusaha untuk dialokasiikan ke beasiswa,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Fatma Hanum menuturkan, terkait diterbitkannya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah, pihaknya juga bersepakat agar hal tersebut tidak diterapkan di Kabupaten Bekasi.

“Permendikbud itu, sifatnya masih opsional, masih pilihan. Kalau kita lihat dari realita di Kabupaten Bekasi memang infrastruktur pendidikan kita terkait penerapan Full Day School sangat tidak memungkinkan, hanya 8800 sekolah di indonesia yang siap dalam menerapkan Full Day School. Kita akan kawal, agar kebijakan tersebut tidak diterapkan,” jelas Politisi PKS Kabupaten Bekasi ini. [SEP]

Tinggalkan Balasan