Demo buruh, Pemda Bekasi, UMK 2015
Kantor Bupati Bekasi yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat. Foto: Istimewa.

SUARABEKASI.ID, Cikarang Pusat: Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Akhmad Marjuki, diminta segera mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bekasi Periode 2021-2026 yang telah memenuhi persyaratan. Hal itu diutarakan Pendiri Lembaga Gerakan Bersama Amankan Konstitusi (GEBRAK).

“Sesuai Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Baznas kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas,” ujar Pendiri Lembaga GEBRAK, Karman Supardi, di Cikarang, Senin (06/12/2021).

Ia mengatakan, sejumlah rangkaian proses seleksi terbuka dan kompetitif calon Pimpinan Baznas Kabupaten Bekasi Periode 2021-2026 telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Nomor 450/Kep.149-KESRA/2021.

Pansel, kata dia, telah membuka pendaftaran peserta calon Pimpinan Baznas mulai 25 Maret hingga 24 April 2021 lalu. Seluruh warga Kabupaten Bekasi yang memenuhi persyaratan diundang secara terbuka.

“Intinya, tahapan proses seleksi terbuka calon Pimpinan Baznas sudah selesai dilaksanakan. Mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi uji kompetensi, dan seleksi wawancara yang akhirnya menyisakan 10 peserta dari jumlah 22 peserta yang lolos administrasi,” terangnya.

Baca juga: LSM GEBRAK Soroti Hasil Seleksi Calon Pimpinan Baznas Kabupaten Bekasi

Menurutnya, 10 peserta calon Pimpinan Baznas yang dinyatakan lolos seleksi wawancara oleh Pansel itu kemudian diusulkan dan disampaikan kepada Baznas Pusat untuk memperoleh pertimbangan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Bupati Bekasi Nomor 450/3083/Kesra Tanggal 05 Agustus 2021.

Kemudian, lanjut Karman, berkas usulan diterima oleh Baznas Pusat pada 24 Agustus 2021 dan ada dokumen susulan pada 28 September 2021. Sedangkan, seluruh dokumen tersebut dinyatakan lengkap oleh Baznas Pusat pada 01 Oktober 2021.

“Selanjutnya Baznas Pusat melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bersama Baznas Provinsi Jawa Barat pada 04 Oktober 2021,” katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan, Baznas Pusat telah melakukan proses wawancara dan investigasi yang cukup ketat terhadap 10 peserta yang dimohonkan pertimbangan.

“Kalau kami amati sangat ketat sekali yah. Baznas Provinsi dan Pusat ingin mengetahui dan menilai sejauh mana pemahaman serta penjabaran masing-masing calon terkait uji kompetensi subtantif seputar Zakat. Tak hanya itu, mereka juga melakukan investigasi track record para calon,” ungkapnya.

Baca juga: Di Buper Karang Kitri, Baznas Kabupaten Bekasi Gelar Pelatihan Manajemen Bencana

Karman menambahkan, berdasarkan data yang berhasil dihimpun di lapangan oleh Tim Investigasi Lembaga GEBRAK, Baznas Pusat telah memutuskan dan menetapkan 5 (lima) orang yang dinyatakan dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Pimpinan Baznas Kabupaten Bekasi Periode 2021-2026.

“Keputusan tu berdasarkan Surat Baznas Pusat Nomor 1057/ANG/BAZNAS/XI/2021 Tanggal 09 November 2021, perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Bekasi Periode 2021-2026 yang ditujukan kepada Bupati Bekasi,” ungkapnya.

“Mereka yang 5 orang itu adalah Abdul Aziz, Royani, Samsul Bahri, Aminulloh, dan Agus Usamah. Penetapan 5 (lima) nama itu berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Baznas Pusat pada 06 Oktober 2021,” tambah dia.

Masih menurutnya, agar pengelolaan zakat lebih berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah Daerah dalam hal ini Plt Bupati Bekasi sesuai kewenangannya harus mengambil langkah-langkah untuk segera mengangkat Pimpinan Baznas Kabupaten Bekasi Periode 2021-2026 yang telah memenuhi persyaratan agar ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi.

“Mestinya sudah diangkat Pimpinan Baznas yang baru dalam waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal surat pertimbangan pengangkatan pimpinan disampaikan kepada Bupati Bekasi,” ujar Karman, seraya mengatakan hal itu sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota. [SAM/MAU]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here