PHRI, Alber Simo, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, NPPBKC
SOSIALISASI: Kepala Seksi Penyuluhan Bea dan Cukai Kabupaten Bekasi, Alber Simo, saat mensosialisasikan PP No. 72/2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), di aula Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Bekasi, Selasa (16/12). FOTO: DIKA/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Barat: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bekasi, gelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), di aula Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Bekasi, Selasa (16/12).

Selain acara tersebut, PHRI juga menggelar peraturan tentang penggunaan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

“Pengusaha harus menjalankan kegiatan sebagai pengusaha yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP),” kata Kepala Seksi Penyuluhan Bea dan Cukai Kabupaten Bekasi, Alber Simo, kepada Suara Bekasi, usai kegiatan tersebut.

Alber Simo mengimbau, selain menjalankan amanat PP, pengusaha pun harus menyediakan tempat penyimpanan. Hal tersebut, kata dia, merupakan bagian dari syarat izin sebagai kegiatan pengusaha pabrik.

Dia menambahkan, pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol yang penjualannya paling banyak 30 liter setiap hari, dan pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol dengan kadar paling tinggi 5%, harus memiliki NPPBKC.

“Kalau penjualan minuman etil alkohol sampai 30 liter sehari, harus memiliki NPPBKC. Selain itu minuman yang di atas 5%, juga sama harus memiliki pita cukai (memiliki NPPBKC),” jelasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here