Beranda Berita Utama Perusahaan di Luar Kawasan Industri Diminta Tanggap Darurat Bencana Kekeringan

Perusahaan di Luar Kawasan Industri Diminta Tanggap Darurat Bencana Kekeringan

0
Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengundang perwakilan perusahaan di luar kawasan industri, di Gedung BPBD Kabupaten Bekasi, Selasa (17/10/2023). Foto: Diskominfosantik.

SUARABEKASI.ID, CIKARANG PUSAT: Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan mengajak kalangan dunia usaha, khususnya perusahaan di luar kawasan industri untuk bisa terlibat dalam tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi.

Hal itu disampaikan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan usai mengikuti pertemuan bersama perwakilan perusahaan di luar kawasan industri, di Gedung BPBD Kabupaten Bekasi, pada Selasa (17/10/2023).

“Ya, karena kemarau ini sepertinya masih panjang, kita butuh bantuan-bantuan dari perusahaan di luar kawasan. Kalau untuk perusahaan di dalam kawasan, kita sudah koordinasi dan mereka sudah banyak yang memberikan bantuan,” ujarnya.

Selain itu Dani Ramdan mengatakan, pihaknya ingin membangun kemitraan atau kerjasama jangka panjang dengan kalangan dunia usaha dengan cara membentuk klaster logistik.

“Jadi nanti bantuan seperti ini tidak harus menunggu saat bencana terjadi, tetapi bisa dirancang, dilaksanakan, membuat rencana aksi, sehingga pada saatnya dibutuhkan semua bisa bergerak lebih cepat dan lebih tepat sasaran,” terangnya.

Pj Bupati Bekasi menambahkan, dalam kondisi tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan 8 klaster, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat daerah.

“Di antaranya kluster pencarian dan penyelamatan (SAR), kluster pengungsian dan perlindungan, klaster kesehatan, klaster pendidikan, sarana prasarana, klaster pemulihan dini dan klaster logistik,” ujarnya.

Klaster tersebut, dibentuk untuk menghimpun berbagai instansi, baik pemerintah, swasta, masyarakat dan relawan, agar bisa bekerja secara lebih sistematis dalam penanggulangan bencana.

“Jadi manajemen bencana itu bukan hanya dilakukan pada saat tanggap darurat. Tapi yang lebih penting sebelum terjadi bencana (mitigasi). Karena itu kita bentuk forum pengurangan resiko bencana (FPRB) yang sudah kita bentuk di tingkat kabupaten, kecamatan hingga ke tingkat desa,” terangnya. [MAU/ADV]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini