Perubahan Lahan, Neneng Tuduh Bupati Masa Lalu

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengungkapkan, menyusutnya lahan pertanian abadi di wilayah Kabupaten Bekasi bukan dilakukan oleh dirinya. Perubahan lahan pertanian yang kini beralih fungsi menjadi lahan perumahan atau pun industri, merupakan kebijakan Bupati sebelumnya.

“Soal lahan yang beralih fungsi bukan kebijakan saya selaku Bupati. Kebijakan tersebut dilakukan oleh Bupati sebelumnya,” ujar Neneng kepada awak media, usai menghadiri kegiatan pelatihan pertanian bagi Babinsa dan Danramil di Gedung Wibawa Mukti, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Selasa (27/1). 

Neneng menuturkan, soal lahan abadi yang keberadaannya sudah tergerus dan banyak beralih fungsi dilakukan bukan saat sekarang menjabat, tetapi kebijakan dari pada pimpinan sebelumnya. ?

Bahkan, dirinya mendapatkan usulan dari masyarakat atau Kepala Desa yang meminta adanya perubahan dari lahan hijau ke lahan kuning. Namun, kata Neneng, persoalan tersebut tidak bisa serta merta langsung begitu saja disetujui lantaran ada kajian terlebih dahulu.

Neneng menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tetap akan berkomitmen menjaga lahan abadi, meski saat ini banyak yang meminta adanya perubahan.

Kendati demikian, menurutnya, perubahan tersebut tetap tidak bisa dan tidak akan pernah terjadi di Kabupaten Bekasi, terkecuali adanya kebijakan atas tata ruang yang baru.

“Yang jelas, saya akan berkomitmen menjaga lahan abadi dari segala bentuk apa pun, meski saat ini banyak pengajuan untuk merubah fungsi lahan tersebut, namun tidak akan saya setujui,” terangnya.

Disinggung soal perhatian pemerintah atas lahan yang mengalami kekeringan, Neneng menjawab bahwa persoalan kekeringan tidak hanya dialami di Kabupaten Bekasi, namun terjadi di seluruh Indonesia.

Menurut Neneng, kondisi pertanian kini sedang mengalami gagal akibat banjir maupun kering. Soal bantuan, kata dia, dipastikan selalu ada. Namun, persoalan tersebut ada pada fungsi pengairan saja, bahkan ada bantuan mesin pompa untuk mengairi lahan.

Sedangkan bantuan bibit pertanian, Neneng mengaku tidak mengetahuinya dan yang lebih tahu adalah SKPD terkait.

“Pokoknya Kepala SKPD terkait harus menganggarkannya jika bantuan bibit belum ada di ABT mendatang,” pungkasnya. [DIK]