SUARA BEKASI, Jakarta: Surat perintah 11 Maret (1966) atau yang biasa disebut Supersemar, jadi titik balik kekuasaan Presiden pertama RI, Soekarno. Dengan mandat Supersemar itu juga, Soeharto yang kala itu masih berpangkat Mayor Jenderal duduk di singgasana republik sebagai suksesor Bung Karno.
Mengenang Supersemar yang sudah berlalu 49 tahun silam itu, tentu tak luput pula soal bagaimana mengenang Bung Karno di masa-masa pascakekuasaan. Setelah melalui MPRS dengan mendasarkan Supersemar, Soeharto mengasingkan Bung Karno secara tak pantas.
13 Maret 1966 atau dua hari setelah penandatanganan Supersemar, Bung Karno dibawa dari Istana Bogor ke Wisma Yaso (sekarang Museum Satria Mandala). Di sana, Bung Karno dilarang membaca koran atau sekadar mendengar siaran radio.
Pedih tentunya kehidupan Sang Putra Fajar – julukan Bung Karno hingga akhirnya tutup usia pada 21 Juni 1970. Buat sejarawan Anhar Gonggong, perlakuan itu dianggap tak pantas.
“Memang kelewatan soal cara Bung Karno ditahan. Tapi dalam sejarah hal seperti itu juga (hal) biasa. Dalam sejarah banyak terjadi hal demikian, di mana yang menang menyingkirkan musuhnya,” papar Anhar kepada wartawan.
“Soekarno diperlakukan begitu memang keterlaluan. Tapi ketika ada desakan Pak Karno untuk diadili, Pak Harto juga yang mencegah,” lanjutnya.
Anhar juga melihat terjadinya transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto lebih kepada permainan politik di masa itu.
“Itu permainan politik. Pak Karno juga bermain politik ketika mengeluarkan dekrit Presiden (5 Juli 1959) secara inkonstitusional. Dekrit itu bisa saja berjalan ketika Pak Karno masih banyak dukungan, makanya dia bisa bertahan enam tahun setelah dekrit itu” tambah Anhar.
“Beda dengan (mendiang Presiden ketiga) Abdurrahman Wahid. Dia juga mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR. Tapi dia enggak punya banyak pendukung, maka jatuhlah dia,” tutupnya. [MAN/OKE]
