Sahat
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor. FOTO: DIKA/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, bertekad kembalikan fungsi penegakan daerah dalam menjaga ketertiban umum berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 55 tahun 2014.

Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor.

Ia menuturkan, Satpol PP bertekad mengembalikan fungsi penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang di dalamnya menjaga ketertiban umum.‎‎

“Satpol PP sebagai penegakan Perda, bekerja di bawah perintah atasan (Bupati) di mana dalam perundangan yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) menjadi pedoman pelaksanaan tugas,” ujarnya saat berbincang dengan Suara Bekasi, di ruang kerjanya, Senin (11/5/2015).

Pria yang akrab disapa Sahat ini menjelaskan, bahwa Satpol PP selalu mengevaluasi setiap tindakan-tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Bahkan, kata dia, kedepan tindakan preventive akan terus dilakukan. Semuanya perlu ditertibkan sehingga kehadiran Satpol PP menjadi solusi yang permanen.

“Tindakan yang pertama dilakukan preventive, khususnya menyangkut bangunan liar (Bangli), pedagang kaki lima (PKL) serta THM dan PSK yang berkeliaran tidak jelas,” bebernya.

Menurutnya, pembentukan tim di Satpol PP Kabupaten Bekasi untuk merumuskan seperti apa yang bisa permanan dan mendapat solusi yang baik.

Kendati demikian, menurutnya, proses menyiapkan tempat pengganti untuk PKL tidak semudah yang dikatakan orang. Setiap tindakan tidak hanya sporadis maupun sekali merazianya.

“Kami berharap tidak menertibkan PKL sementara sarana dan prasarananya sedang kami siapkan sebagai solusinya. Kami tidak mau dibilang hanya anget-anget tahi ayam dan melakukan tidak hanya musiman saja,” tegasnya.

Ia menambahkan, solusi permanen kini sedang dirumuskan, seperti pola tujuh, tiga dan satu. Apabila masih tidak diindahkan juga maka Satpol PP akan tegas dalam penertiban.

“Kami akan melihat penegakan Perda di situ ada penyelidik dan penyidikan, yang melanggar itu akan dipanggil,” pungkasnya. [DIK]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here