Redaksi suarabekasi.id saat wawancara langsung dengan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar, Eni Rohyani, di ruang kerjanya, Senin (27/7/2020). Foto: Syamsul Arifin/suarabekasi.id

SUARABEKASI.ID, Kota Bandung: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Biro Hukum dan HAM menganggap langkah Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang akan membatalkan hasil kesepakatan rapat bersama di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (22/7/2020) lalu, merupakan sikap yang tidak memiliki i’tikad yang baik.

“Bahwa dia (Ketua DPRD, red) menarik kesepakatan, padahal sudah ditandatangan, itu i’tikad yang kurang baik dan secara moral dipertanyakan, karena dalam pertemuan itu kita sudah membahas, Pilwabup itu banyak kelemahan yang dilakukan DPRD,” kata Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemprov Jabar, Eni Rohyani saat diwawancarai redaksi suarabekasi.id, di ruang kerjanya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (27/7/2020) siang.

“Berita Acara ini dibuat adalah bagian dari i’tikad baik yang kita tuntut. Ini suatu komitmen apa yang akan dilakukan setelah ini dari DPRD Kabupaten Bekasi, karena Kemendagri sangat serius, pejabat eselon II hadir,” tambah Eni.

Baca juga: Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Resmi Diulang

Tak hanya itu, kata dia, pihaknya juga meminta proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi diulang, karena legitimasi pejabat yang terpilih nanti bakal dipertanyakan lagi.

“Semua jabatan negara harus diperoleh dengan cara yang sah,” tandasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mengendus adanya niatan yang tidak baik dari DPRD Kabupaten Bekasi.

Terbukti, kata dia, dalam Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Tatib), di mana pada Pasal 41 yang berkaitan dengan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi, terdapat penambahan tiga ayat yakni ayat (3), (4), dan (5). Padahal, pihaknya sudah mencoret ketiga  ayat tersebut yang terdapat dalam Pasal 41.

“Di Tatib DPRD Pasal 41 ada yang ditambahkan, padahal ketika draf Tatib yang kami fasilitasi minta dicoret hanya tiga ayat saja, tetapi tidak diindahkan oleh DPRD dan dibuat jadi enam ayat. Di situ kita masih punya i’tikad baik, berharap bahwa DPRD itu taat azas, kan buat apa juga DPRD minta kita fasilitasi pembentukan Tatib, tapi setelah kita coret beberapa ayat, malah tidak dijalankan,” bebernya.

Kendati demikian, kata dia, dengan bertambahnya i’tikad yang tidak baik dari DPRD dengan mencabut kesepakatan bersama antara Kemendagri, Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi, maka pihaknya akan melakukan pemanggilan ke Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kembali ke soal penarikan surat itu, maka sesuai Berita Acara kesepakatan di poin 6, maka Pemprov akan memanggil. Kita tugasnya memediasi, memasilitasi, pembinaan, dan pengendalian. Maka fungsi-fungsi itu yang akan kita lakukan,” bebernya.

“Kemarin itu yang Berita Acara yang disepakati di Kemendagri itu sudah sangat smooth ya. Kami sih syarat administrasi itu harus dipenuhi, surat rekomendasi itu harus melalui bupati. Kalau i’tikadnya baik, DPRD bakal bentuk Panlih lagi, dan kita harus lakukan pengulangan administrasi agar legitimate. Kepentingannya itu kepentingannya Bekasi, kalau mereka kekeuh seperti itu gak akan selesai-selesai,” pungkasnya.

Baca juga: Sssttt! Pemprov Jabar Kasih Kode Pilwabup Bekasi Diulang

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Budi Santoso mengaku kaget dengan adanya informasi penarikan kesepakatan Berita Acara rapat fasilitasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang telah ditandatangani bersama.

Jika alasannya tidak sesuai kesepakatan bersama, Budi Santoso dengan tegas membantah pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kalau mau dibantah atau ditarik itu kan urusan dia (Ketua DPRD, red), tapi surat (penarikan kesepakatan) itu belum kita terima. Kan gak ada yang buta huruf, dibaca bersama-sama,” kecam Budi Santoso saat dihubungi suarabekasi.id, Senin (27/7/2020) sore.

Bahkan, lanjut Budi, sebelum Berita Acara kesepakatan hasil rapat tersebut ditik dan disepakati serta ditandatangani, semua pejabat berwenang yang hadir diminta untuk membaca ulang dan menganalisa setiap tulisan dalam Berita Acara tersebut.

“Sebelum diketik kan dibaca bersama-sama. Kan kesepakatan rapat, namanya kesepakatan rapat itu kesepakatan semua yang hadir, kan pada tandatangan semua. Dia (Ketua DPRD) kan ikut baca, namanya politik itu suka susah deh,” tandas Budi Santoso.

Surat Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri. Foto: Istimewa.

Diketahui, beredar surat jika Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha membantah kesepakatan Berita Acara hasil rapat fasilitasi permasalahan pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 yang digelar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat pada Rabu (22/7/2020) lalu.

Bahkan, dalam surat bernomor 170/970-DPRD tertanggal 24 Juli 2020 itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi telah berkirim surat ke Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri yang isinya mencabut dan membatalkan persetujuan kesepakatan hasil rapat, terutama pada poin a dalam Berita Acara.

“Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati serta tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pejabat yang telah hadir untuk menandatangani Berita Acara tersebut, maka perkenankan saya untuk mencabut dan membatalkan persetujuan saya sebagaiamana yang telah saya tanda tangani dalam Berita Acara tersebut,” demikian bunyi surat dalam poin nomor 3 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang ditembuskan ke beberapa Staf Khusus Kemendagri. [MAN/RYN]

Tinggalkan Balasan