Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, didampingi Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Plt Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi, fose bersama usai menerima penghargaan pelayanan publik terbaik tahun 2018 dari Menteri PANRB Syafrudin, di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018). Foto: Karman Supardi/suarabekasi.id

SUARA BEKASI ONLINE, Jakarta Selatan: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Jawa Barat (Jabar) menerima penghargaan pelayanan publik terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Tahun 2018.

Penyerahan penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Menteri PANRB Syafruddin kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Apresiasi Pelayanan Publik Tahun 2018, di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018).

Dalam sambutannya Menteri Syafruddin mengatakan, pelayanan publik dewasa ini menuntut lebih supportif, mengutamakan kepuasan pengguna layanan (customer driven government). Idealnya, pemerintah harus berjalan seiring dengan kehendak publik, fokusnya digeser dengan menempatkan pelanggan sebagai pengemudi (putting the customer in the driver seat), sehingga masyarakatlah yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan kemana arah kinerja pemerintahan itu dituju.

“Inilah marwah pemerintah yang melayani di era demokratisasi saat ini, pelayanan publik menjadi ruh-nya,” ujar Menteri.

Baca juga: Ini Dia Kebijakan Baru Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bekasi

Syafruddin menjelaskan, hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2018 ini sebanyak 16 unit penyelenggara pelayanan dengan kategori A (kategori pelayanan prima). Hal ini, kata dia, mengalami lonjakan peraih kategori pelayanan prima, dibanding tahun lalu yang baru satu, yakni RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kenaikan juga terjadi pada unit pelayanan publik dengan kategori A- (sangat baik), yang tahun 2017 baru 50, tahun ini menjadi 86 unit,” kata Syafruddin.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat memberikan sambutan pada acara penyampaian hasil evaluasi dan apresiasi pelayanan publik tahun 2018 di Jakarta, Selasa (27/11). Foto: Istimewa.

Lebih jauh Mantan Wakapolri ini memaparkan, berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 176 Tahun 2018 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018, evaluasi pelayanan publik tahun 2018 ini dilakukan pada unit penyelenggara pelayanan publik di 34 provinsi dan 208 di tingkat kabupaten/kota.

“Evaluasi telah dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2018,” katanya.

Baca juga: Pemkab Bekasi Raih Predikat Kabupaten Layak Anak

Dijelaskannya, evaluasi bukan untuk menentukan benar atau salah, bukan pula untuk menumbuhkan kompetisi yang meng-gradasi kualitas pelayanan publik dan bukan sebagai pacuan atau perlombaan yang mendiskriminasi kualitas.

“Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan asistensi bagi kekurangan sehingga bisa diperbaiki, serta mendorong terwujudnya clean and good gevernance, serta lebih mendorong bagaimana pelayanan itu bermanfaat langsung bagi rakyat,” tandasnya.

Gedung Bupati Bekasi. Ist/Suara Bekasi Online
Gedung Bupati Bekasi yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat. Foto: Istimewa/Suara Bekasi Online.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, mengatakan ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia.

Alhamdulillah, kami menerima penghargaan langsung dari Menteri PANRB Bapak Syafruddin atas hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2018 dari tiga Perangkat Daerah, yaitu RSUD Kabupaten Bekasi yang meraih Predikat Sangat Baik (A-), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang keduanya meraih Predikat Baik (B),” ujar Eka Supria Atmaja kepada sejumlah awak media usai acara penyerahan penghargaan, di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018).

Baca juga: Kabupaten Bekasi Juarai Lomba UPPKS Tingkat Nasional

Eka menyampaikan rasa terima kasihnya kepada jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan juga kepada semua warga Kabupaten Bekasi atas penerimaan penghargaan pelayanan publik terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Tahun 2018.

“Perolehan penghargaan tersebut atas jerih payah dan hasil kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, dan juga tentunya atas doa dan dukungan semua warga Kabupaten Bekasi,” tukasnya.

Eka berharap, penghargaan tersebut tidak serta merta membuat lalai, terlena dan berpuas diri. Menurutnya, penghargaan tersebut harus dapat dimaknai dan dijadikan sebagai sebuah spirit baru untuk bekerja dan melayani masyarakat agar lebih baik lagi.

“Semoga prestasi ini dapat menjadi semangat dan motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk semakin meningkatkan kinerjanya, terutama dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Bekasi,” ucap Eka.

Baca juga: Terapkan Program JKN & KIS, Pemkab Bekasi Terima Penghargaan

Dalam kesempatan itu, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan, tahun ini Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap 681 unit pelayanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan hasil tersebut, diperoleh nilai indeks rata-rata unit penyelenggara pelayanan publik adalah 3,08. Rinciannya, pelayanan publik total keseluruhan nilai indeks rata-rata provinsi 3,00 dan kabupaten/kota 3,17. [ADV/MAN]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here