SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Lelang jabatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada enam jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)?, sudah mulai dibuka melalui website pemerintah setempat. Hal itu diutarakan Sekretaris Daerah (Sekda) Muhyiddin.
Dia mengatakan, peminat dari lelang jabatan sudah ada yang mendaftar. Dari proses tersebut dalam waktu dua minggu ke depan akan dilakukan tes bagi pegawai eselon yang memenuhi kriteria yang dimaksudkan.
“Peminatnya sudah ada yang mengikuti lelang jabatan. Semua tertera di website dan dua minggu ke depan akan ada tes,” ujar Muhyiddin saat berbincang dengan redaksi Suara Bekasi, di ruang kerjanya, hari ini.
?Dijelaskannya, saat ini sudah ada dari eselon III.a yang ikut dalam tes. Bahkan, kata dia, sedang mempersiapkan diri untuk proses lelang jabatan yang ditawarkan.
Pejabat yang sudah mendaftar itu, katanya, ada yang dari Kepala Bagian (Kabag), Sekretaris Dinas (Sekdin), bahkan Camat. Semua dari proses tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Untuk lelang jabatan, sambung Muhyiddin, sementara diikuti dari lingkungan Pemkab Bekasi terlebih dahulu. Pemkab Bekasi sudah melakukan koordinasi dalam penerimaan calon peserta lelang jabatan kepada Komisi ASN. Dalam lelang jabatan ini, kata dia, diharapkan dapat menghasilkan Kepala Dinas yang lebih kompeten di bidangnya sesuai jabatan yang diminati.
“Sementara ini posisi lelang jabatan diprioritaskan ke dalam dulu, tidak ke seluruh Provinsi Jabar,” terangnya.
Menurut Muhyiddin, jabatan yang dilelang tersebut status Kepala Dinas-nya hanya diperbantukan saja. Kalau nanti yang bersangkutan tidak betah dan namanya tidak tercantum dalam kepegawaian daerah akan repot.
Jadi, katanya, saat ini Pemkab Bekasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pejabat di lingkungan eselon III.a untuk bersaing secara fair.
Meski melalui proses lelang, Muhyiddin menambahkan, setidaknya ada pengawasan langsung dari Komisi ASN terhadap posisi jabatan yang ditawarkan Pemkab Bekasi?.
“?Kalau pejabatnya dari luar Kabupaten Bekasi akan sangat repot, karena statusnya hanya diperbantukan saja. Kalau kepegawaiannya tidak terdaftar di sini, nantinya pas balik lagi ke daerah engga punya jabatan sesuai dengan golongan akan kasihan juga kitanya,” tutup Muhyiddin. [DIK]
