Sawah
Ilustrasi salah satu sawah tadah hujan di Kabupaten Bekasi. Foto: Indra Gunawan/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Babelan: Persatuan Pemuda Bekasi (PBB), menilai gagal program Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam upaya meningkatkan hasil pertanian rakyat.

“Perhatian Pemkab Bekasi masih kurang terhadap para petani. Ada tapi tidak ada tindak lanjut dari bantuan yang diberikan, sehingga petani berusaha lebih mandiri,” kata Ketua PBB, Khusni (27), saat berbincang dengan Suara Bekasi, di Babelan, Selasa (2/6/2015).

Ia mengungkapkan, kondisi petani di Kabupaten Bekasi saat ini semakin terjepit dan semakin sulit.

Kondisi petani di Kabupaten Bekasi ia ibaratkan seperti lampu merah. Bahkan, ia pesimis Indonesia dapat swasembada pangan.

“Saya pesimistis Indonesia bisa swasembada pangan. Bagi saya, bagaimana menjamin kepentingan petani kecil jika fokus petani di mana 10-20 tahun terakhir ini diabaikan. Jadi kondisinya sudah lampu merah gelap,” ujarnya.

Dibeberkannya, pertama dari sisi upah rata-rata buruh tani hanya mencapai Rp 50 ribu per harinya.

Nilai upah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata upah minimum buruh di dalam negeri.

“Padahal inflasi sudah mencapai 21 persen dalam 3 tahun terakhir,” jelasnya.

Kondisi lainnya, menurut Khusni, adalah pertumbuhan lahan areal tanam padi yang jauh lebih rendah dari pertumbuhan areal industri.

Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah (Pemkab) Bekasi lebih memerhatikan sektor industri dibandingkan pertanian sawah.

“Perluasan perindustrian selama beberapa tahun meningkat 75 persen. Sedangkan sawah hanya meningkat 2,5 persen,” tukasnya.

Kemudian, sambung Khusni, masalah lain yang harus menjadi perhatian serius pemerintah adalah rendahnya harga tebus gabah kering giling (GKG) di tingkat petani.

Menurut survei yang dilakukan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang beberapa waktu lalu datang, harga tebus GKG petani lebih rendah dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesat Rp 3700 per kilogram.

Belum lagi masalah-masalah klasik tidak disalurkannya subsidi benih hingga pupuk ke tangan petani.

“Petani tidak pernah menjual beras dan gabah, dipanen pengepul karena tidak memiliki fasilitas pengeringan. HPP Rp 3700 per kilogram pemerintah tidak pernah terjadi di petani. Kami berharap pemerintah harus berupaya untuk bekerja keras memikirkan ini,” tandasnya. [GUN]

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here