Muhyiddin
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, H. Muhyiddin. FOTO: WISNU WIRIYAN/SUARA BEKASI

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terancam kehilangan potensi pendapatan dan pajak daerah dari sektor hiburan malam yang banyak beroperasi di beberapa kawasan seperti Lippo Cikarang dan Jababeka.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang secara sfesifik mengatur tentang perizinan sektor tempat hiburan tersebut.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Muhyiddin, mengatakan saat ini Perda Pariwisata sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan mudah-mudahan tahun ini bisa disahkan secepatnya oleh DPRD.

“?Perda Pariwisata sudah masuk dalam Prolegda, moga saja tahun ini pembahasan dan pengesahannya bisa secepatnya dilaksanakan,” ujar Muhyiddin kepada Suara Bekasi, di Cikarang, Ahad (01/3/2015).

Muhyiddin menilai, belum adanya Perda Pariwisata yang dimiliki Pemkab Bekasi membuat sulit pemerintah setempat untuk melakukan pengawasan serta menarik retribusi untuk menambah pendapatan daerah.

Selain itu juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masyarakat Kabupaten Bekasi dari keberadaaan Tempat Hiburan Malam (THM).

?Kendati demikian, menurutnya, untuk membuat suatu Perda, Pemkab Bekasi juga meminta petunjuk dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) melalui peraturannya.

Dengan adanya Perda yang dibuat, sambung Muhyiddin, nantinya akan diatur mulai dari perizinannya hingga peruntukkannya, bahkan buka tutup dari THM yang ada di Kabupaten Bekasi sehingga potensi pemasukan kas daerah terlihat jelas hasilnya.

“Sekarang tidak adanya Perda Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Bekasi kesulitan untuk mengawasi dan mengendalikan keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM)? untuk ditarik retribusinya,” tutur mantan Kepala BPPT ini.

?Kalau ada Perda, menurutnya, semua bisa diatur sehingga tempat hiburan yang berdiri di dalam perumahan, kawasan atau pun lokasinya akan mudah dipantau. Dan pendapatan daerah dari pajak maupun retribusi akan masuk ke kas daerah untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Maka dari itu, Muhyiddin menambahkan, Perda pariwisata diharapkan dapat segera disahkan secepatnya. Mengingat potensi yang besar dari sektor tempat hiburan yang beroperasi selama ini banyak berlindung di balik nama restoran maupun rumah makan.

Namun pajak hiburannya tidak ditarik, sehingga akan merugikan Kabupaten Bekasi dan lebih banyak dimanfaatkan oleh oknum PNS setempat.

“Kalau Perda-nya jelas, maka tidak menutup kemungkinan THM bisa beroperasi dengan seenaknya. Semua akan diatur dalam Perda seperti perizinan, pemanfaatan, sampai pajak dan retribusinya,” pungkasnya. [DIK]

 

BERIKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here