SUARABEKASI.ID, Cikarang Pusat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pempdaprov Jawa Barat mengenai Sinergitas Program Intensifikasi Pajak Daerah, Pengembangan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah bertempat di Ruang Rapat Bupati, Cikarang Pusat, Jumat (18/9/2020).
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja bersama dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko.
Bupati Bekasi mengapresiasi semua pihak yang telah menginisiasi perjanjian kerja sama ini, dan berharap agar target penerimaan di tahun 2020 dapat tercapai.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang telah menginisiasi perjanjian kerja sama ini, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk membangun Kabupaten Bekasi yang kita cintai ini,” kata Bupati Eka Supria Atmaja kepada wartawan.
Baca juga: Pemkab Bekasi Teken Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
Eka mengatakan, tujuan dari perjanjian kerja sama tersebut yakni untuk optimalisasi pendapatan daerah Pemprov Jabar dan Kabupaten Bekasi.
“Terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), meningkatkan layanan pembayaran PKB, dan meningkatkan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), serta peningkatan perekonomian masyarakat,” katanya.
Perjanjian tersebut, kata Eka, berisi mengenai pelaksanaan layanan dan penyediaan data yang dibutuhkan dari masing-masing pihak.
Seperti pelaksanaan Layanan Samsat Induk, Samsat Keliling, Samsat Gendong, e-Samsat, dan/atau fasilitas layanan lain oleh Pemprov Jabar, yang dapat dimanfaatkan oleh Pemkab Bekasi.
Selain itu, juga mengenai penyediaan data Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan Kendaraan yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU), aplikasi ATOS PAMOR (Aplikasi Telusur Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor) dan/atau dokumen lainnya, baik berbasis mobile maupun desktop, untuk mendukung kelancaran kegiatan penelusuran KTMDU di wilayah Kabupaten Bekasi.
Sebaliknya, lanjut Eka, pihak Pemkab Bekasi menyediakan data desa/kelurahan, kecamatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kelurahan, UPK kecamatan, koperasi, dan/atau bentuk lembaga usaha lainnya di wilayah Kabupaten Bekasi untuk Pemprov Jabar.
Baca juga: Pemkab Bekasi & LAN RI Teken MoU Inovasi Daerah
Sementara itu, Hening Widiatmoko mengatakan perjanjian kerja sama ini penting. Sehingga Pemkab, Pemprov, dan pihak lain yang ikut membantu dapat bersinergi dalam pelaksanaan sosialisasi program pemungutan PBB dan kendaraan bermotor.
“Ini menjadi penting karena kami bersama Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan sosialisasi bisa bersamaan, tidak perlu berjalan sendiri. Ada kerja sama juga dengan BUMDes yang akan menjadi titik pelayanan pembayaran pajak. Nanti bekerja sama dengan Bank BJB untuk menjadi partner pemungutan pajak kendaraan bermotor,” katanya.
Ia mengharapkan dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut ada peningkatan pendapatan daerah di kemudian hari.
“Ini akan sangat membantu kami, karena kantor Samsat dan outlet tidak dekat, yang ada di desa-desa itu BUMDes. Karena tidak terpungutnya pajak bukan karena wajib pajak tidak mau, tetapi sulit untuk mengakses. Itu sebabnya kerja sama ini menjadi payung Pemkab dengan Provinsi ada kerja sama yang sinergis, dan berjalan bersama, untuk kemanfaatan bersama,” pungkasnya. [WIS]
